Lensa kita.co.id — “Survei harus dipandang sebagai alarm, bukan sebagai vonis. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang mau mendengar kritik, tetapi tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa hanya karena tekanan opini sesaat.”
Menurut saya, jika memang ada penurunan tingkat kepuasan publik, Presiden Prabowo perlu menjadikannya sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pembantunya di kabinet.
Namun, evaluasi itu harus berbasis indikator yang jelas, mulai dari pencapaian program, efektivitas birokrasi, kemampuan mengeksekusi kebijakan, hingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dan hasil evaluasi harus ada reshuffle.
Sebagai pelaku usaha, kami membutuhkan kepastian. Yang paling penting bukan sekadar mengganti menteri, tetapi memastikan setiap kementerian mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat pelayanan publik, dan memberikan kepastian regulasi.
Dunia usaha lebih membutuhkan pemerintahan yang efektif daripada pemerintahan yang sibuk dengan dinamika politik.
Hak untuk melakukan reshuffle sepenuhnya merupakan prerogatif Presiden. Namun, apabila ada menteri yang terbukti tidak mampu menerjemahkan visi Presiden ke dalam kebijakan yang dirasakan masyarakat, maka evaluasi, termasuk pergantian pejabat, merupakan langkah yang wajar dalam sistem pemerintahan.
Di sisi lain, kita juga tidak boleh mengabaikan berbagai tantangan global yang turut memengaruhi persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Karena itu, seluruh jajaran kabinet harus bekerja lebih solid, memperbaiki komunikasi publik, serta menunjukkan hasil yang nyata, bukan sekadar narasi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya angka survei, melainkan apakah masyarakat merasakan harga kebutuhan pokok lebih terkendali, lapangan kerja semakin terbuka, investasi terus tumbuh, dan pelayanan publik semakin baik. Jika itu dapat diwujudkan, maka kepercayaan publik akan kembali menguat dengan sendirinya.**
