LensaKita.co.id – Pergantian Menteri Keuangan secara mendadak memunculkan tanda tanya besar. Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dan menggantinya dengan Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026).
Di tengah pergantian tersebut, sejumlah ekonom mencoba membaca alasan di balik reshuffle. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai terdapat persoalan koordinasi di internal Kementerian Keuangan yang menjadi salah satu faktor evaluasi terhadap Purbaya.
Bhima menyoroti persoalan koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak, termasuk kebijakan restitusi pajak yang menurutnya kemudian meluas dari sektor sumber daya alam ke berbagai sektor usaha. Ia juga menyebut adanya perbedaan pandangan antara Purbaya dan jajaran Ditjen Pajak terkait persoalan tersebut.
Selain masalah internal, Bhima turut menyoroti polemik mengenai setoran dividen BUMN sebesar Rp120 triliun oleh Danantara kepada Kementerian Keuangan. Menurutnya, persoalan tersebut juga mendapat protes dari Danantara dan menjadi bagian dari dinamika yang ikut memicu evaluasi terhadap Purbaya.
Sementara itu, Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad melihat pergantian Purbaya lebih sebagai upaya penyegaran pemerintahan. Menurutnya, pemerintah membutuhkan sosok yang dapat memperkuat pengelolaan pendapatan negara, meningkatkan kualitas belanja, sekaligus menjaga defisit.
Suahasil dinilai memiliki keunggulan karena sudah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum dilantik sebagai Menkeu, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan telah memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal.
Pergantian ini sendiri berlangsung cukup mendadak. Pada Senin siang, Purbaya masih mengikuti rapat kerja bersama Komite IV DPD RI sebelum kemudian meninggalkan agenda tersebut. Beberapa jam setelahnya, Suahasil dilantik Prabowo sebagai Menteri Keuangan baru.
Meski berbagai analisis bermunculan, pemerintah belum menyampaikan secara resmi bahwa pencopotan Purbaya disebabkan oleh persoalan internal Kemenkeu maupun polemik dividen Rp120 triliun. Karena itu, faktor-faktor tersebut masih merupakan penilaian ekonom, bukan alasan resmi dari Presiden.
Kini, Suahasil menghadapi tantangan untuk menjaga kredibilitas APBN, memperkuat penerimaan negara, mengendalikan defisit, sekaligus memastikan kebijakan fiskal tetap mendukung agenda ekonomi pemerintahan Prabowo.**
Sumber : @Melihat_Indo
