LensaKita.co.id — Politik sering kali dipahami sebagai arena pertarungan kepentingan. Dalam praktik demokrasi modern, perubahan dukungan politik kerap dibaca sebagai kalkulasi elektoral, distribusi kekuasaan, atau strategi memenangkan kompetisi.
Cara pandang demikian tidak sepenuhnya keliru, tetapi sering kali mengabaikan dimensi lain dalam politik: nilai, keyakinan, dan kesetiaan terhadap cita-cita kebangsaan.
Hal tersebut tercermin dalam sambutan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, pada peringatan HUT ke-28 PAN. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menggambarkan perjalanan hubungan politik antara PAN dan Prabowo Subianto sebagai hubungan yang dibangun atas dasar persahabatan dan perjuangan bersama.
Pesan tersebut kemudian memperoleh penegasan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Presiden mengingatkan bahwa politik tidak hanya berbicara mengenai kekuasaan, tetapi juga memiliki dimensi moral.
Nilai persahabatan, perjuangan bersama, dan kesetiakawanan bukan sekadar ungkapan dalam sebuah forum politik, melainkan menggambarkan pentingnya kepercayaan sebagai fondasi dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak pernah bekerja secara individual. Seorang pemimpin nasional membutuhkan dukungan politik, institusi yang kuat, serta mitra strategis yang mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi kebijakan nyata.
Karena itu, hubungan antara pemimpin nasional dan kekuatan politik pendukungnya tidak cukup hanya dilihat dari perspektif transaksional, tetapi juga dari kesamaan arah perjuangan.
Dalam konteks itulah hubungan antara PAN dan Presiden Prabowo Subianto menarik untuk dibaca. Kesetiakawanan politik antara PAN dan Prabowo bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba setelah kemenangan politik, melainkan bagian dari perjalanan panjang yang dibangun melalui kesamaan pandangan mengenai arah masa depan Indonesia.
Ketika kontestasi politik nasional masih berada dalam dinamika dan sebagian kekuatan politik belum menentukan sikap terhadap pencalonan Prabowo Subianto, PAN telah mengambil posisi memberikan dukungan politik.
Sikap tersebut, dalam perspektif PAN, tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan elektoral, tetapi juga pada keyakinan bahwa terdapat kesamaan nilai mengenai bagaimana negara harus dibangun.
Kesamaan nilai tersebut adalah cita-cita mengenai Indonesia yang adil, mandiri, dan berdaulat. Sebuah cita-cita yang telah dirumuskan para pendiri bangsa melalui Pancasila dan konstitusi.
Kesetiakawanan Politik dan Jalan Keadilan Sosial
Kesetiakawanan dalam politik harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Ia bukan sekadar keberpihakan kepada seorang tokoh, tetapi keberpihakan kepada gagasan besar mengenai negara dan masa depan bangsa.
Francis Fukuyama dalam bukunya State-Building: Governance and World Order in the 21st Century (2004) menjelaskan bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh legitimasi politik, tetapi juga oleh kapasitas institusi dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.
Sebuah pemerintahan membutuhkan kepercayaan, koordinasi, dan kemampuan untuk mengubah visi politik menjadi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam perspektif tersebut, kesetiakawanan politik memiliki hubungan erat dengan kapasitas negara. Sebab, agenda besar pembangunan tidak mungkin berjalan tanpa adanya kerja bersama antara Presiden, partai politik, dan institusi pemerintahan.
Bagi PAN, dukungan kepada Prabowo Subianto dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar menghadirkan pemerintahan yang mampu mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi tidak boleh berhenti pada proses pergantian kekuasaan, tetapi harus menghasilkan kesejahteraan dan kemajuan bagi rakyat.
Di sinilah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan penting. Pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Semangat Pasal 33 menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak semata-mata diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan nasional dikelola bagi kepentingan rakyat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Bagi PAN, nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan potensi ekonomi yang luar biasa, tetapi seluruh kekayaan tersebut harus dikelola dengan prinsip keadilan, keberpihakan nasional, dan orientasi kesejahteraan rakyat.
Negara tidak boleh hanya menjadi regulator pasif, tetapi harus hadir sebagai pengarah pembangunan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan dan keadilan sosial.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo, agenda kedaulatan pangan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana nilai tersebut diterjemahkan dalam kebijakan. Pangan bukan hanya persoalan produksi dan distribusi, tetapi menyangkut kedaulatan bangsa.
Karena itu, ketika Presiden Prabowo memberikan kepercayaan kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, hal tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa visi besar pemerintahan memiliki instrumen koordinasi yang efektif.
PAN, Prabowo, dan Tanggung Jawab Sejarah
Kepercayaan Presiden kepada Zulkifli Hasan bukan hanya sebuah penghormatan politik, tetapi juga amanah besar. Sektor pangan memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan banyak sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, industri, infrastruktur, pembiayaan, hingga koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Sebagai Menteri Koordinator, Zulkifli Hasan memiliki tugas strategis untuk memastikan berbagai sektor tersebut bergerak dalam satu arah pembangunan. Tantangan terbesar bukan hanya merumuskan kebijakan, tetapi memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam posisi tersebut, Zulkifli Hasan memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan visi Presiden Prabowo mengenai kedaulatan pangan menjadi kerja pemerintahan yang konkret. Keberhasilan agenda tersebut pada akhirnya bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan seorang menteri, tetapi juga menjadi ukuran kontribusi PAN dalam pemerintahan.
Sebagai partai yang lahir dari era Reformasi, PAN memiliki tanggung jawab sejarah untuk membuktikan bahwa politik tidak hanya tentang perebutan kekuasaan. Politik harus menjadi jalan untuk menghadirkan perubahan sosial dan memperkuat kehidupan rakyat.
Kesetiakawanan yang dibangun PAN bersama Prabowo harus dimaknai sebagai kesetiakawanan kebangsaan. Sebuah komitmen untuk menjaga arah perjuangan agar kekuasaan tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat dan cita-cita konstitusi.
Sebab, kesetiaan terbesar dalam politik bukanlah kepada kekuasaan, melainkan kepada cita-cita bangsa.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan mencatat siapa yang berada dalam pemerintahan. Sejarah akan mencatat apakah mereka mampu menggunakan kekuasaan untuk memperkuat negara, menjaga kedaulatan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di titik itulah makna sesungguhnya dari hubungan PAN, Prabowo, dan kesetiakawanan kebangsaan: sebuah pertemuan antara kepercayaan politik, tanggung jawab konstitusional, dan perjuangan menghadirkan Indonesia yang lebih adil, mandiri, dan berdaulat.**
Rilis : Razikin, S.H.I.,S.H., M.H., M.I.P
Ketua DPP Barisan Muda PAN dan Wakil Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat
