LensaKita.co.id — Pernyataan Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent yang beredar di media sosial mendapat sorotan dari Ketua Umum Gerakan Nasionalis, Sahlan Hidayat.
Sahlan menilai, cara menyampaikan pandangan mengenai kondisi masyarakat harus dilakukan secara lebih sensitif, terutama oleh figur yang berbicara membawa nama partai politik.
Astrio Feligent sendiri dikenal sebagai salah satu Juru Bicara Partai Gerindra dan dalam berbagai kesempatan tampil menyampaikan pandangan partai maupun pemerintah.
Menurut Sahlan, persoalan yang perlu diperhatikan bukan sekadar apakah masyarakat memahami persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah, melainkan bagaimana kondisi tersebut benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Jangan melihat kehidupan masyarakat hanya dari ruang diskusi yang nyaman. Turun dan lihat langsung bagaimana rakyat menjalani kehidupannya. Banyak masyarakat yang hari ini sedang menghadapi kesulitan,” kata Sahlan.
Sahlan mengatakan, masyarakat memiliki pengalaman langsung terhadap kondisi ekonomi karena mereka berhadapan setiap hari dengan harga kebutuhan, pendapatan, pekerjaan dan berbagai kebutuhan keluarga.
Karena itu, menurut Sahlan, keluhan masyarakat tidak semestinya secara otomatis dipandang sebagai akibat ketidaktahuan.
“Rakyat tahu apa yang mereka rasakan. Mereka tahu ketika pendapatan tidak cukup, ketika kebutuhan semakin banyak dan ketika kehidupan semakin berat,” ujarnya.
Sahlan juga menyoroti posisi Astrio sebagai Juru Bicara Partai Gerindra.
Menurutnya, karena Gerindra merupakan partai yang menjadi kekuatan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setiap pernyataan juru bicara partai berpotensi mendapat perhatian lebih luas dari masyarakat.
Ini merupakan penilaian politik Sahlan pada pernyataan Astrio , bukan pernyataan faktual mengenai sikap resmi Partai Gerindra.
“Karena Astrio membawa nama Gerindra, tentu harus lebih sensitif. Jangan sampai sebuah pernyataan justru menciptakan kesan bahwa rakyat sedang digurui atau dianggap tidak memahami persoalan,” kata Sahlan.
Ia menilai komunikasi politik pemerintah dan partai pendukung pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada membantah kritik.
Menurut Sahlan, komunikasi politik yang baik justru harus mampu menjelaskan kebijakan sekaligus menangkap keresahan masyarakat.
“Kalau masyarakat mengeluh, jangan buru-buru mengatakan mereka tidak paham. Dengarkan dulu apa yang mereka sampaikan. Kalau ada yang keliru, luruskan dengan data,” ujarnya.
*Jangan Melihat Rakyat dari Puncak Menara Gading*
Sahlan kemudian menggunakan analogi mengenai cara elite melihat kehidupan masyarakat.
Menurutnya, terdapat perbedaan antara membicarakan kesulitan masyarakat dari ruang diskusi yang nyaman dengan mengalami langsung persoalan tersebut.
“Jangan melihat rakyat hanya dari puncak menara gading, duduk di ruang diskusi yang empuk. Coba turun ke pasar, ke kampung, bicara dengan pedagang kecil, pekerja informal, buruh dan masyarakat yang penghasilannya pas-pasan,” kata Sahlan.
Ia mengatakan, pengalaman masyarakat di lapangan seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam membaca situasi sosial.
“Jangan hanya melihat angka dan statistik. Dengarkan juga pengalaman manusia yang berada di balik angka-angka itu,” katanya.
Sahlan menegaskan bahwa kritik tersebut tidak dimaksudkan sebagai serangan terhadap pemerintah maupun Partai Gerindra.
Sebaliknya, ia menganggap kritik dan masukan merupakan bagian dari proses demokrasi.
“Empati kepada rakyat bukan berarti anti-pemerintah. Mengingatkan pemerintah bukan berarti ingin menjatuhkan pemerintah. Justru pemerintah akan semakin kuat kalau mau mendengar kritik,” ujarnya.
*Rakyat Bukan Objek Komunikasi*
Sahlan berharap para politisi dan juru bicara partai tidak menempatkan masyarakat semata-mata sebagai objek komunikasi politik.
Menurutnya, masyarakat juga memiliki kemampuan untuk menilai kebijakan dan menyampaikan pengalaman mereka.
“Rakyat bukan objek yang hanya menerima penjelasan. Mereka adalah bagian dari negara ini dan mereka punya hak untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan,” katanya.
Karena itu, Sahlan meminta agar komunikasi politik dilakukan dengan bahasa yang lebih membumi.
“Jangan membuat jarak dengan rakyat melalui bahasa yang terasa menggurui. Kalau ingin mengetahui kondisi rakyat, turunlah dan dengarkan mereka,” ujar Sahlan.
Ia kembali mengingatkan bahwa penilaian terhadap kondisi masyarakat harus dibedakan dari fakta mengenai kondisi ekonomi maupun kebijakan pemerintah.
“Politisi boleh berbeda pandangan. Tetapi jangan sampai perbedaan pandangan membuat kita kehilangan empati terhadap rakyat,” pungkasnya.**
Sumber : Rilis
