LensaKita.co.id — Di tengah rentetan kasus suap dan Operasi Tangkap Tangan (OTT), pernyataan Indonesian Audit Watch ( IAW ) seharusnya tidak berhenti sebagai kutipan biasa. Apa yang ia sampaikan adalah sinyal keras tentang adanya persoalan yang lebih dalam di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( DJBC ).
Perubahan penerimaan dari minus 8 persen menjadi surplus 5 persen dalam waktu singkat bukanlah prestasi yang otomatis patut dirayakan. Justru sebaliknya—angka ini memunculkan pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar ?
Jika kenaikan itu adalah hasil reformasi, mengapa baru sekarang terasa signifikan? Apakah selama ini kebocoran dibiarkan? Atau lebih jauh lagi, apakah ada mekanisme yang selama ini tidak transparan dan baru “dirapikan” ketika sorotan publik menguat ?
Masalahnya bukan pada angka semata, tetapi pada konsistensi sistem. Lembaga seperti DJBC bukan sekadar institusi teknis, melainkan garda depan kedaulatan ekonomi negara. Ketika fluktuasi penerimaan begitu tajam, yang dipertaruhkan bukan hanya target fiskal, tetapi juga kepercayaan publik.
Di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dipimpin Purbaya ini, reformasi birokrasi seharusnya tidak berhenti pada retorika dan pergantian figur.
Penunjukan Djaka Budhi Utama memang memberi harapan akan pendekatan yang lebih tegas, saat publik membutuhkan simbol ketegasan—dan kebutuhan pembuktian pun sudah dilakukan oleh seorang Jaka Budhi Utama, gaya beliau seperti Wiro Sableng pendekar 212, yang punya ilmu pamungkas nya ilmu Pukulan Sinar Matahari dan itu mematikan, hitung aja berapa kali OTT pada masa beliau menjadi Dirjen, berarti menunjukkan walau pangkat mentereng bintang 3, tapi beliau buka pintu dalam upaya “bersih – bersih” di dalam DJBC.
OTT yang terus terjadi menunjukkan bahwa problem di DJBC bukan insidental, melainkan memiliki pola. Ini bukan lagi soal “oknum”, tetapi indikasi adanya ruang sistemik yang memungkinkan praktik itu terus berulang.
Jika pemerintah serius, maka langkah yang diperlukan bukan kosmetik:
1. audit menyeluruh dan terbuka,
2. transparansi real-time atas penerimaan,
3. serta pembenahan sistem pengawasan yang tidak bisa dinegosiasikan.
Tanpa itu, lonjakan dari minus ke surplus hanya akan terlihat seperti anomali yang rapuh—bukan capaian yang kokoh.
Pada akhirnya, publik berhak tahu: apakah ini benar-benar tanda perbaikan, atau justru puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar ?
Jika alarm ini diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka penerimaan negara, tetapi legitimasi negara itu sendiri di mata rakyatnya dan jangan biarkan Jaka Budhi Utama bergerak dalam kesepian tanpa ada support yang maksimal.**
Eman Melayu
Sumber : Sayed Junaidi Rizaldi
– Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98
– Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta
