LensaKita.co.id — Munculnya daftar puluhan “homeless media” yang digandeng Bakom RI yang dikepalai Muhammad Qodari, justru memunculkan kegelisahan baru, Banyak nama bahkan asing di telinga masyarakat luas.
Sebagian tidak memiliki rekam jejak jurnalistik yang jelas, tidak dikenal sebagai media arus utama, dan lebih dekat dengan ekosistem konten viral dibanding kerja pers yang disiplin dan beretika.
Ini menjadi persoalan baru lagi, dimana negara seharusnya memperkuat ekosistem pers yang sehat, bukan malah mengaburkan batas antara jurnalisme, influencer, buzzer, dan akun engagement. Ketika semua dianggap “media”, maka standar etik perlahan ikut runtuh. Verifikasi menjadi nomor dua, yang utama hanyalah jangkauan dan viralitas.
Sejujurnya ini fenomena yang berbahaya bagi demokrasi. Pers dibangun bukan sekadar untuk menyebarkan informasi, tetapi menjadi alat kontrol Bakom untuk laporan asal senang ke Prabowo Gibran selaku Pemegang Mandat Rakyat.
Media yang sehat harus memiliki independensi, keberanian mengkritik, dan tanggung jawab publik. Jika relasi media dengan pemerintah terlalu dekat, publik wajar curiga, apakah ini kemitraan informasi atau pembentukan opini ?.
Sedangkan Prabowo yang kita ketahui sangat terbuka dengan kritik karena itu semangat kritik oto kritik sangat terbuka, kita bisa lihat sewaktu acara diskusi yang dipandu Hasan Nasbi tanggal 1 Maret 2026 lalu di Hambalang bersama para Jurnalis dan Pakar, hangat dan saling argumen.
Lalu ada beberapa pihak yang ada dalam daftar Bakom tersebut
,Seperti Narasi milik Najwa Shihab, bahkan langsung membantah terlibat. Ini menunjukkan adanya persoalan komunikasi sekaligus memperlihatkan bahwa legitimasi forum tersebut sendiri dipertanyakan. Ketika nama dicatut atau diasosiasikan tanpa komunikasi yang jelas, publik makin sulit percaya.
Dalih bahwa “zaman sudah berubah” memang benar. Audiens kini bergerak ke TikTok, Instagram, YouTube, dan platform digital lain. Namun perubahan platform tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas demokrasi informasi.
Kalau ukuran utama hanya followers dan engagement, maka ruang publik akan dipenuhi sensasi, bukan substansi. Yang naik bukan kualitas diskusi, melainkan algoritma kemarahan, propaganda, dan polarisasi.
Ironisnya, di tengah kondisi pers nasional yang sedang sulit secara ekonomi, Bakom RI justru terlihat lebih tertarik merangkul ekosistem media yang cair, longgar, dan mudah diarahkan. Ini memunculkan kesan bahwa kritik yang tajam mulai dianggap tidak nyaman, sementara konten yang aman dan populis lebih disukai.
Padahal demokrasi tidak dibangun dari tepuk tangan. Demokrasi membutuhkan media yang mampu menjaga jarak dengan kekuasaan. Sebab ketika media berubah menjadi alat legitimasi pemerintah, yang hilang bukan hanya independensi pers, tetapi juga hak publik untuk mendapatkan informasi yang jujur dan kritis.
Akhirnya Bakom RI juga berposisi untuk bisa menyampaikan informasi dan data yang akurat bukan sekedar untuk menyenangkan suasana hati Pemerintahan Prabowo Gibran. Karena sebagai lembaga pemerintah, Bakom juga punya kewajiban untuk memberikan edukasi pada masyarakat mengenai jurnalistik yang sehat dan bertanggung jawab.**
Sumber : *Sayed Junaidi Rizaldi
– Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98 & Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta
