ALIANSI MAHASISWA FOKUS INOVASI, BELA NEGARA, DAN INTEGRITAS (AMFIBI)
LensaKita.co.id – Aliansi Mahasiswa Fokus Inovasi, Bela Negara, dan Integritas (AMFIBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Riau di Kota Pekanbaru sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan praktik pengondisian proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak – Riau.
Aksi ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta merujuk pada hasil kajian, dokumen, dan laporan masyarakat yang dihimpun AMFIBI.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menyampaikan orasi secara terbuka dengan membawa dokumen tuntutan serta meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Dalam dokumen tuntutan yang disampaikan, AMFIBI menyebut adanya dugaan keterlibatan beberapa pihak, di antaranya:
1. Oknum pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak
2. Oknum kontraktor pelaksana proyek
3. Panitia Lelang (Oknum pihak yang diduga memiliki pengaruh dalam proses pengaturan proyek)
4. Dugaan keterkaitan pengondisian proyek oleh Triono Dul Hakim yang notabene adalah suami bupati siak.
AMFIBI menegaskan bahwa penyebutan nama tersebut merupakan bagian dari dokumen kajian dan tuntutan agar aparat penegak hukum melakukan pendalaman, bukan sebagai bentuk vonis atau penghakiman.
Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang telah disampaikan kepada pihak Kejaksaan, AMFIBI menuntut:
1. Segera membuka penyelidikan formal terhadap dugaan praktik pengondisian proyek di lingkungan Dinas PU Kabupaten Siak.
2. Memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terkait sebagai saksi maupun pihak yang berpotensi menjadi tersangka apabila memenuhi unsur hukum.
3. Mengusut seluruh pihak yang berperan, baik pejabat, kontraktor, maupun pihak penerima manfaat.
4. Menetapkan status hukum secara transparan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai KUHAP dan UU Tindak Pidana Korupsi.
5. Menyampaikan perkembangan proses hukum secara terbuka kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat.
AMFIBI menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap tata kelola proyek pemerintah agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Mahasiswa hadir untuk memastikan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua dugaan harus diuji melalui proses hukum yang objektif,” tegas perwakilan massa aksi dalam orasi.
AMFIBI menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan ini hingga terdapat kejelasan langkah penegakan hukum yang profesional, transparan, dan bebas intervensi.**
Reporter : Yan
