Razikin, S.H.I., S.H., M.H., M.IP
Direktur Eksekutif Monas Syndicate
LensaKita.co.id — “Tidak ada kesunyian yang lebih berbahaya daripada kesunyian di sekitar seorang penguasa.”
Sejarah politik mengajarkan satu pelajaran yang terus berulang, seorang pemimpin jarang gagal karena kekurangan kekuasaan.
Lebih sering ia gagal karena kehilangan orang-orang yang mampu menjaga kejernihan berpikirnya. Kekuasaan tidak pernah kekurangan pendukung. Yang selalu langka adalah mereka yang berani mengatakan kebenaran ketika kebenaran itu tidak menyenangkan untuk didengar.
Kegelisahan inilah yang sejak lebih dari dua ribu tahun lalu telah dipikirkan oleh Plato. Dalam Republic, ia memperkenalkan gagasan tentang philosopher king, seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki legitimasi untuk memerintah, tetapi juga kebijaksanaan (phronesis) untuk membedakan kepentingan negara dari kepentingan dirinya sendiri.
Bagi Plato, negara yang baik tidak dibangun oleh pemimpin yang paling kuat, melainkan oleh pemimpin yang paling bijaksana.
Namun Plato bukan seorang utopis yang naif. Ia memahami bahwa manusia, betapapun bijaksananya, tetap memiliki keterbatasan. Seorang penguasa tidak mungkin melihat seluruh persoalan dari sudut pandang yang sempurna. Kekuasaan selalu membawa risiko lahirnya ilusi bahwa dirinya tidak mungkin salah.
Karena itu, menurut Plato, seorang pemimpin memerlukan mekanisme yang terus-menerus mengoreksi cara berpikirnya.
Dalam refleksinya mengenai Sparta, Plato menemukan suatu praktik politik yang menarik. Raja memang menjadi pemegang otoritas tertinggi, tetapi ia tidak memerintah sendirian.
Di sekelilingnya terdapat para ephor, orang-orang yang memiliki reputasi kebijaksanaan dan bertugas memberikan pertimbangan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memastikan bahwa kekuasaan tidak melampaui batas-batas hukum dan kepentingan umum.
Keberadaan ephor bukan untuk melemahkan kewibawaan raja. Sebaliknya, mereka justru memperkuat legitimasi kekuasaan, sebab setiap keputusan lahir melalui dialog, pertimbangan, dan koreksi. Raja tetap menjadi pengambil keputusan terakhir, tetapi keputusan itu tidak lahir dari kesendirian.
Plato memahami bahwa ancaman terbesar bagi kekuasaan tidak selalu datang dari luar istana. Ancaman itu sering kali tumbuh dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri.
Hal lain yang menarik adalah pandangan Plato mengenai hubungan antara kekuasaan dan kekayaan. Orang-orang yang berada di sekitar penguasa tidak boleh menjadikan kedekatan mereka sebagai sarana mengumpulkan harta, Pada saat yang sama, negara juga tidak membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan.
Bagi Plato, pejabat negara harus cukup sejahtera untuk hidup bermartabat, tetapi tidak sedemikian kaya sehingga kehilangan orientasi pengabdiannya kepada polis.
Gagasan tersebut lahir dari kesadaran bahwa korupsi bukan hanya persoalan moral individu, melainkan juga persoalan struktur kekuasaan. Ketika akses kepada penguasa berubah menjadi komoditas ekonomi, maka keputusan negara perlahan bergeser dari kepentingan publik menuju kepentingan pribadi.
Dalam negara demokrasi modern, ephor tentu tidak lagi hadir dalam bentuk yang sama. Fungsi itu tersebar pada para menteri, staf khusus, tenaga ahli, dewan pertimbangan, sekretariat kepresidenan, maupun berbagai institusi yang bertugas menyajikan informasi, analisis, dan alternatif kebijakan kepada Presiden.
Mereka semestinya menjadi ruang berpikir Presiden, bukan sekadar pelengkap struktur organisasi pemerintahan,ungkapnya.
Namun, persoalan politik modern bukanlah kekurangan orang di sekitar Presiden. Persoalannya justru sebaliknya, terlalu banyak orang berada di sekitar Presiden, tetapi terlalu sedikit yang menjalankan fungsi sebagai ephor.
Di sinilah Niccolò Machiavelli memberikan pelajaran yang sangat berharga. Dalam Il Principe, khususnya Bab XXII dan Bab XXIII, Machiavelli menyatakan bahwa kualitas seorang penguasa dapat dinilai dari kualitas orang-orang yang dipilihnya menjadi pembantu.
Seorang penguasa yang bijaksana akan memilih pembantu yang lebih mencintai negara daripada dirinya sendiri. Sebaliknya, apabila para pembantu lebih sibuk mengejar keuntungan pribadi, membangun pengaruh, atau mempertahankan akses terhadap kekuasaan, maka kesalahan pertama sesungguhnya berada pada sang penguasa yang gagal memilih orang-orang terbaik.
Lebih jauh lagi, Machiavelli mengingatkan tentang bahaya flatterers, para penjilat. Menurutnya, hampir tidak ada penguasa yang terbebas dari mereka. Penjilat adalah orang yang mengatakan apa yang ingin didengar oleh penguasa, bukan apa yang perlu didengar demi keselamatan negara.
Mereka tidak memperkuat kekuasaan, tetapi justru menggerogotinya dari dalam. Sebab, seorang pemimpin yang hanya mendengar pujian perlahan kehilangan kemampuan membedakan antara kenyataan dan ilusi.
Pelajaran Dari Machiavelli, Di sekitar kekuasaan sering terbentuk apa yang dapat disebut sebagai politik gerombolan. Orang-orang berkumpul bukan karena memiliki visi kenegaraan yang sama, melainkan karena memiliki kepentingan yang sama terhadap pusat kekuasaan.
Kedekatan dengan Presiden diperlakukan sebagai modal politik yang harus dipertahankan, bukan sebagai amanah untuk memperkaya kualitas keputusan negara.
Dalam politik gerombolan, kompetisi tidak lagi terjadi pada kualitas gagasan, melainkan pada intensitas loyalitas. Yang paling sering berbicara dianggap paling berjasa. Yang paling keras membela dianggap paling setia. Yang paling dekat dengan Presiden dianggap paling berpengaruh.
Sebaliknya, mereka yang menyampaikan kritik dengan argumentasi justru mudah dicurigai sebagai pengganggu harmoni.
Padahal, harmoni yang dibangun di atas ketakutan untuk berbeda pendapat bukanlah harmoni.
Ia hanyalah kesunyian yang dipaksakan. Ketika semua orang berlomba menyenangkan Presiden, tidak ada lagi yang sungguh-sungguh berusaha menyelamatkan Presiden dari kemungkinan membuat keputusan yang keliru.
Akibatnya, ruang deliberasi mengecil. Kritik menghilang. Alternatif kebijakan tidak lagi diperdebatkan secara serius. Informasi yang sampai kepada Presiden perlahan berubah menjadi informasi yang telah dipilih, dipoles, bahkan disesuaikan dengan selera politik orang-orang yang berada di sekitarnya.
Presiden mulai kehilangan ephor, Ia mungkin memiliki semakin banyak pembantu, tetapi semakin sedikit penasihat. Ia mungkin menerima semakin banyak laporan, tetapi semakin sedikit kenyataan. Ia mungkin dikelilingi semakin banyak orang, tetapi justru semakin sendirian ketika mengambil keputusan.
Dalam keadaan seperti itu, koordinasi pemerintahan mudah melemah. Setiap orang merasa paling memahami kehendak Presiden, Setiap kelompok merasa paling berhak berbicara atas nama Presiden.
Yang muncul kemudian adalah fragmentasi kebijakan, tumpang tindih komunikasi, bahkan persaingan antarkelompok di sekitar pusat kekuasaan. Energi yang seharusnya dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan rakyat justru habis untuk mempertahankan posisi di sekitar lingkaran kekuasaan.
Sejarah memperlihatkan bahwa banyak pemerintahan tidak mengalami kemunduran karena lemahnya legitimasi rakyat, melainkan karena memburuknya kualitas nasihat yang diterima oleh pemimpinnya.
Ketika kritik digantikan oleh sanjungan, ketika integritas dikalahkan oleh kedekatan, dan ketika keberanian intelektual digeser oleh kepentingan pribadi, maka kekuasaan kehilangan kemampuan mengoreksi dirinya sendiri.
Plato mengajarkan bahwa kekuasaan memerlukan ephor sebagai penjaga kebijaksanaan. Machiavelli mengingatkan bahwa penguasa harus menjauhkan diri dari para penjilat yang mengaburkan kenyataan.
Keduanya sama-sama memperingatkan bahwa kualitas sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh siapa yang diizinkan berada paling dekat dengan pemimpin.
Pada akhirnya, setiap Presiden akan selalu memiliki menteri, staf khusus, tenaga ahli, dan para pembantu. Akan tetapi, tidak setiap Presiden beruntung memiliki ephor.
Dan ketika seorang Presiden kehilangan ephor, yang paling berbahaya bukanlah berkurangnya loyalitas di sekelilingnya. Yang paling berbahaya adalah hilangnya keberanian orang-orang terdekatnya untuk mengatakan kebenaran.
Sebab, sebagaimana diingatkan Machiavelli, seorang penguasa tidak akan hancur karena terlalu banyak mendengar kritik. Ia justru berada dalam bahaya ketika tidak ada lagi seorang pun yang berani mengkritiknya.**
Sumber : Razikin, S.H.I., S.H., M.H., M.IP
Direktur Eksekutif Monas Syndicate
