LensaKita.co.id — Perbedaan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan CEO Danantara Rosan Roeslani mengenai posisi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai tidak boleh berkembang menjadi persoalan ego sektoral.
Ketua Umum Gerakan Indonesia Gemilang sekaligus Pembina Majelis Ta’lim Tresnah Muhammad, Sayed Junaidi Rizaldi ( SJR ), menilai perbedaan penjelasan tersebut harus segera diluruskan melalui koordinasi internal pemerintah.
“Ini bukan soal siapa yang benar, Purbaya atau Rosan. Yang jauh lebih penting adalah jangan sampai publik menangkap adanya dua tafsir berbeda terhadap arahan Presiden. Negara tidak boleh bekerja dengan frekuensi yang berbeda-beda,” ujar SJR.
Menurutnya, pernyataan Rosan yang menyebut Danantara dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan KSSK dan penjelasan Purbaya bahwa Danantara hanya berstatus observer sebenarnya masih dapat dipertemukan secara kelembagaan.
“Bisa saja Danantara dilibatkan dalam pembahasan, memberikan informasi dan masukan, tetapi tidak memiliki hak suara dalam keputusan KSSK. Kalau memang itu maksudnya, tinggal dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai perbedaan istilah berubah menjadi perbedaan kewenangan,” katanya.
SJR menegaskan KSSK merupakan forum strategis yang menyangkut stabilitas sistem keuangan nasional. Karena itu, batas kewenangan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS dan Danantara harus terang.
“Involvement tidak otomatis berarti authority. Terlibat dalam koordinasi tidak sama dengan memiliki kewenangan mengambil keputusan. Ini harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar ketegasan Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangannya tidak berkembang menjadi kesan bahwa pengelolaan stabilitas ekonomi nasional merupakan pekerjaan satu institusi saja.
“Purbaya memang punya kewenangan penting. Tetapi ekonomi nasional bukan pekerjaan one man show. Ada BI, OJK, LPS, Kemenkeu, dan sekarang Danantara dengan mandat investasi negara yang besar. Semuanya harus bergerak dalam orkestrasi yang sama,” ujarnya.
“Danantara itu lembaga strategis nasional. Sebaliknya, KSSK juga jangan menutup mata terhadap informasi dan dinamika investasi negara yang berada dalam domain Danantara. Yang dibutuhkan adalah simbiosis kelembagaan, bukan kompetisi kewenangan.”
SJR menilai koordinasi menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi global menuntut pemerintah memberikan sinyal kebijakan yang konsisten.
“Pasar tidak membutuhkan pejabat yang paling keras suaranya. Pasar membutuhkan kepastian. Pelaku usaha membutuhkan arah kebijakan yang konsisten. Masyarakat juga ingin melihat bahwa negara dikelola secara solid,” katanya.
Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan polemik tersebut segera ditutup dengan penjelasan resmi mengenai posisi Danantara dalam mekanisme KSSK.
Ia menambahkan, Presiden tidak membutuhkan jajaran yang sekadar bekerja sendiri-sendiri berdasarkan tafsir kewenangan masing-masing.
“Kemenkeu bukan Danantara. Danantara bukan Kemenkeu. Tetapi keduanya berada dalam satu pemerintahan dan bekerja untuk satu kepentingan: Indonesia. Karena itu, Purbaya dan Rosan harus menunjukkan bahwa mereka bukan sedang membangun panggung masing-masing,” kata SJR.
“Negara membutuhkan orkestrasi, bukan solo karier,” tutup SJR.**Rilis**
Editor : Eman Melayu
