LensaKita.co.id -– Komitmen memperkuat pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP) terus diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kejaksaan Republik Indonesia, serta DPP ABPEDNAS.
Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak di seluruh Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Kota Bandung itu dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Atip Hayat, unsur Kejaksaan Agung RI Prof. Reda Manthovani, Raffi Ahmad, jajaran DPP ABPEDNAS, serta disaksikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Rabu (6/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut ditegaskan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam mendukung akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang mampu. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi siswa yang terhambat mengenyam pendidikan akibat persoalan ekonomi.
Saat ini tercatat sekitar 21,1 juta siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA di seluruh Indonesia menjadi penerima manfaat Program Indonesia Pintar. Besarnya jumlah penerima tersebut membuat pengawasan dan transparansi penyaluran bantuan menjadi perhatian utama pemerintah.
Untuk memperkuat sistem pengawasan, Kejaksaan Republik Indonesia turut membuka kanal pelaporan publik melalui situs jagaindonesiapintar.id. Kanal tersebut disiapkan sebagai sarana pengaduan masyarakat apabila ditemukan dugaan penyimpangan, pemotongan bantuan, ataupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Seluruh laporan yang masuk nantinya akan ditindaklanjuti secara real time oleh pihak terkait guna memastikan proses penanganan berjalan cepat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal dunia pendidikan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Atip Hayat menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak bangsa yang harus dijaga bersama. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan yang bersih, merata, dan berkeadilan.
“Program Indonesia Pintar harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa yang membutuhkan. Karena itu pengawasan harus diperkuat agar tidak ada penyalahgunaan di lapangan,” ujarnya.
Selain penguatan pengawasan PIP, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan pendidikan kepada siswa SLB Negeri Cicendo.
Sekolah tersebut menjadi salah satu bagian dari program revitalisasi pendidikan nasional yang tengah dijalankan pemerintah.
Pemerintah menargetkan sebanyak 87 ribu sekolah direvitalisasi hingga akhir tahun 2026. Program tersebut merupakan bagian dari target besar Presiden RI Prabowo Subianto untuk merevitalisasi sekitar 288 ribu sekolah di seluruh Indonesia hingga tahun 2028.
Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agar siswa dapat belajar dengan aman, nyaman, dan lebih modern.
Pemerintah juga ingin memastikan sekolah-sekolah di berbagai daerah memiliki fasilitas yang layak dan mendukung proses belajar mengajar secara optimal.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik langkah kolaboratif tersebut. Menurutnya, pengawasan yang kuat terhadap bantuan pendidikan sangat penting agar cita-cita menciptakan generasi unggul dapat terwujud.
Ia menilai pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, semua pihak harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keberlangsungan program pendidikan nasional.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan Program Indonesia Pintar dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi jutaan pelajar Indonesia.**
Penulis : Denny
