LensaKita.co.id — Langkah berani yang diungkap oleh Sufmi Dasco Ahmad melalui intervensi BPI Danantara dalam membeli saham aplikator ojek online adalah sinyal keras, negara tidak lagi mau berdiri di pinggir saat jutaan driver diperas oleh sistem yang timpang.
Selama bertahun-tahun, para pengemudi ojek online hidup dalam ilusi “kemitraan”. Mereka disebut mitra, tetapi diperlakukan seperti buruh tanpa perlindungan. Mereka menanggung risiko, biaya operasional, hingga tekanan algoritma, sementara aplikator dengan santainya memotong komisi hingga dua digit. Ini bukan kemitraan. Ini ketimpangan yang dilegalkan oleh sistem digital.
Kini, dengan target menurunkan potongan menjadi 8 persen, negara akhirnya melakukan sesuatu yang selama ini ditunggu-tunggu, mengambil posisi, bukan sekadar memberi imbauan.
Dan mari kita jujur, tanpa intervensi seperti ini, tidak akan pernah ada perubahan. Aplikator tidak akan dengan sukarela memangkas keuntungan mereka. Dalam logika kapitalisme platform, efisiensi selalu berarti satu hal, menekan yang paling lemah.
Masuknya Danantara bukan sekadar investasi. Ini adalah bentuk koreksi struktural. Negara tidak sedang “ikut bermain bisnis”, tapi sedang merebut kembali kendali atas sektor yang menyangkut hajat hidup jutaan orang.
Bagi mereka yang mulai berteriak tentang “intervensi berlebihan” atau “pasar bebas yang terganggu”, pertanyaannya sederhana,
pasar bebas yang mana?
Apakah pasar yang membiarkan driver bekerja 12 jam sehari tanpa jaminan sosial ? Apakah pasar yang membiarkan algoritma menentukan nasib manusia tanpa transparansi ?
Jika itu yang disebut pasar bebas, maka intervensi negara bukan masalah, justru itu solusi.
Lebih jauh, langkah ini harus dibaca sebagai awal dari model baru, kapitalisme yang tidak sepenuhnya liar, tetapi dikendalikan untuk kepentingan publik. Negara hadir bukan untuk mematikan usaha, tetapi untuk memastikan keuntungan tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit digital.
Tentu, ini belum sempurna. Status driver masih abu-abu. Perlindungan sosial belum sepenuhnya terjamin. Tapi untuk pertama kalinya, arah kebijakan jelas, negara berpihak.Dan dalam politik ekonomi, keberpihakan itu adalah segalanya.
“Jika kebijakan ini konsisten dijalankan, maka ini bukan hanya soal potongan 8 persen. Ini adalah pesan besar, era eksploitasi terselubung dalam ekonomi digital mulai digugat.**
Sumber : Rilis *Sayed Junaidi Rizaldi
– Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98 & Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta
Eman Melayu
