LensaKita.co.id — Menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang mengklaim sebagai sosok utama di balik keberhasilannya menjadi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) merespons dengan sikap rendah hati yang khas.
Ditemui di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, pada Senin (20/4/2026), Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak merasa memiliki kekuatan besar secara personal untuk mencapai kursi kepemimpinan tertinggi di Indonesia.
“Ya saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung,” ujar Jokowi singkat saat menjawab pertanyaan awak media.
Di satu sisi, klaim Jusuf Kalla ( JK ) tersebut, dalam politik Indonesia, memang dukungan elite sering menjadi “jembatan” menuju panggung nasional. Peran jaringan, logistik politik, dan negosiasi kekuasaan itu ada dan hampir semua tokoh besar melewati fase tersebut.
Namun di sisi lain, respons Joko Widodo ( Jokowi ) juga bukan sekadar basa-basi rendah hati. Narasi “orang kampung” yang ia bangun sejak awal memang menjadi kekuatan politiknya. Jokowi naik bukan hanya karena didorong elite, tapi karena berhasil mengkapitalisasi kepercayaan publik—terutama saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Tanpa legitimasi rakyat, dukungan elite saja tidak cukup untuk memenangkan kontestasi sebesar Pilpres.
Masalahnya, pernyataan JK yang terkesan “mengklaim peran utama” berpotensi mengerdilkan faktor rakyat. Di sini letak sensitifnya. Politik Indonesia selalu punya tarik-menarik antara oligarki dan populisme. Ketika satu pihak terlalu menonjolkan peran elite, publik bisa melihatnya sebagai upaya merebut kredit sejarah.
Sementara itu, sikap Jokowi yang menyerahkan penilaian ke rakyat adalah langkah aman secara politik tapi juga cerdas. Ia tidak masuk ke arena konflik naratif, sehingga tetap menjaga citra sebagai pemimpin yang “di atas polemik.”
Kalau ditarik lebih tajam, JK sedang berbicara dari sudut pandang “arsitek kekuasaan”
Jokowi berbicara dari sudut pandang “produk legitimasi rakyat”
Keduanya tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya utuh jika berdiri sendiri.
Yang perlu dikritisi justru bukan siapa yang paling berjasa, melainkan kecenderungan elite politik di Indonesia yang sering ingin “mengklaim sejarah.” Padahal dalam demokrasi, kemenangan politik selalu merupakan kombinasi, kerja mesin politik, momentum, dan yang paling menentukan kepercayaan publik.**
Sumber : *Sayed Junaidi Rizaldi
Ketua Umum Gerakan Indonesia Gemilang
*Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98
Eman Melayu
