LensaKita.co.id — Di tengah ekspektasi publik yang tinggi terhadap percepatan kinerja pemerintahan, isu reshuffle kabinet kembali mengemuka. Namun persoalannya bukan sekadar kapan perombakan itu dilakukan, melainkan seberapa berani Presiden menertibkan barisan di dalam pemerintahannya sendiri.
Dalam sistem presidensial, tidak ada ruang bagi pembantu Presiden yang bekerja setengah hati. Kabinet seharusnya menjadi mesin eksekusi kebijakan, bukan ruang kompromi tanpa batas. Ketika sebagian menteri gagal menerjemahkan visi besar negara ke dalam kerja konkret, maka yang dipertaruhkan bukan hanya capaian program, tetapi juga kredibilitas kepemimpinan itu sendiri.
Prabowo Subianto kini berada di persimpangan penting. Di satu sisi, ia harus menjaga stabilitas politik dan keseimbangan koalisi. Namun di sisi lain, ia juga dituntut memastikan bahwa seluruh jajaran kabinet benar-benar bekerja efektif. Masalahnya, terlalu lama mempertahankan keseimbangan politik sering kali justru mengorbankan kecepatan dan ketepatan kebijakan.
Jika ada menteri yang menjadi beban, baik karena kinerja yang tidak optimal, lemahnya koordinasi, atau kegagalan membaca arah kebijakan Presiden maka mempertahankannya sama saja dengan memelihara hambatan di dalam tubuh pemerintahan. Ini bukan lagi soal loyalitas, tetapi soal tanggung jawab terhadap publik.
Lebih jauh, publik tidak hanya menilai hasil, tetapi juga keberanian mengambil keputusan. Pemerintahan yang terlihat ragu melakukan evaluasi tegas akan dengan cepat kehilangan momentum. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu dan tekanan sosial yang terus meningkat, keraguan adalah kemewahan yang tidak bisa lagi dimiliki.
Reshuffle, dalam konteks ini, bukan sekadar instrumen politik. Ia adalah pesan. Pesan bahwa Presiden memegang kendali penuh atas arah pemerintahannya. Pesan bahwa kinerja lebih penting daripada kompromi. Dan yang paling penting, pesan bahwa tidak ada ruang bagi siapa pun yang justru memperlambat kerja negara.
Sejarah menunjukkan, pemimpin diuji bukan saat situasi stabil, tetapi ketika harus mengambil keputusan tidak populer demi kepentingan yang lebih besar. Jika reshuffle memang diperlukan, maka menundanya hanya akan memperpanjang stagnasi.
Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Prabowo Subianto sebagai Presiden yang sudah diberikan amanah oleh Rakyat Indonesia untuk merapikan kembali barisan dan mempercepat laju pemerintahan, atau membiarkan kompromi politik terus menjadi rem yang menghambat arah perubahan.
Eman .Melayu
Sumber : *Sayed Junaidi Rizaldi
* Ketua Umum Gerakan Rembuk Nasional Aktifis 98
* Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta
