LensaKita.co.id — Keinginan masyarakat demi memajukan kampung,seperti tak mendapatkan dukungan dari Kepala desa atau penghulu Kasang Bangsawan,Kecamatan Pujud,Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
Masyarakat yang mengumpulkan uang hasil keringat dari panen Sawit untuk infrastruktur kampung,malah tidak diakui oleh desa.Begitu juga saat terjadi penggelapan dana swadaya tersebut.
Kepala Desa atau Penghulu Kasang Bangsawan Rahmadi S.I.P tidak peduli dan tidak mau membantu masyarakat dalam melakukan proses hukum, Penghulu beralasan bahwa tidak ikut rapat pembentukan paguyuban pengumpulan dana tersebut.
Luasnya wilayah dan keterbatasan anggaran, membuat pemerintah berharap agar masyarakat bisa berswadaya dalam berbagai sektor baik itu pendidikan,kesehatan, infrastruktur dan lainnya.Keikut sertaan masyarakat ini bisa mempercepat kemajuan diberbagai bidang.
Sejalan dengan keinginan pemerintah tersebut,menjadi dasar masyarakat Kasang Bangsawan untuk mengumpulkan anggaran membangun kampung melalui ampang ampang.Jadi dari ampang ampang ini sebagian dari uang hasil panen dikumpulkan oleh masyarakat untuk digunakan bagi pembangunan di dusun mereka.
Pengumpulan ini dilaksanakan oleh paguyuban yang mereka bentuk,dimana pengurus ditunjuk secara bergilir melalui rapat warga.
Sebagai sebuah paguyuban yang dilakukan swakelola,tentu tidak akan selamanya berjalan mulus, Salah satunya yang terjadi pada Januari 2025.
Dana yang terkumpul selama sebulan itu di gelapkan oleh Sekretaris yang mereka tunjuk.Dana itu raib tanpa kejelasan seperti orang yang melarikan anggaran tersebut.Untuk memberikan efek jera dan juga mendapatkan keadilan, masyarakat pun melaporkan kasus ini pada Polsek.
Namun laporan ini terkendala oleh surat keterangan dari Penghulu tentang keberadaan ampang ampang ini, Penghulu tidak mau mengeluarkan surat karena alasan tidak ikut rapat.Hal ini seperti yang disampaikan oleh Penghulu Kasang Bangsawan pada masyarakat dan juga Awak media saat dikonfirmasi
Biar saya pelajari dulu persoalan tersebut, Karena saya gak ada ikut rapat dalam pembuatan ampang ampang tersebut,ujar Penghulu Kasang Bangsawan.
Nanti akan saya konsultasi dulu dengan kawan saya yang mengerti hukum.Untuk itu harus kita rapat dulu baru bisa saya tanda tangan soal keterangan untuk berkas laporan tersebut.
Sebuah pernyataan yang cukup ironi dari seorang kepala desa.Selaku seorang kepala desa, seharusnya menjadi pengayom dan pelindung serta tempat untuk bertanya bagi masyarakat.Kenapa soal bantuan untuk laporan masyarakat, penghulu tidak mau membantu warganya.
“Jika alasan pendiri ampang ampang yang tidak diketahui maka itu hanya sebuah alasan yang mengada ada.Sebab pendirian ampang ampang itu sudah ada sejak penghulu odon belum menjabat,jadi sudah pasti dia tidak mengetahui karena belum jadi kepala desa.
Namun persoalan itu secara tersirat sudah sejak lama diketahui oleh Penghulu Kasang Bangsawan.Karena persoalan ampang ampang ini sudah pernah masuk ke pengadilan karena pengingkaran kesepakatan yang dilakukan oleh pihak kedua.Dimana uang masyarakat yang terkumpul tapi tidak digunakan untuk membangun infrastruktur.
Seharusnya Kades Kasang Bangsawan gembira karena masyarakat bisa turut membantunya dalam melakukan pembangunan di desa.
“Jadi anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain.Meskipun dari realita yang ada belum terlihat jelas pemanfaatan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Penghulu Kasang Bangsawan.Sebab rata rata masyarakat di Desa Kasang Bangsawan mengumpulkan dana swadaya dalam membangun desa.
Tidak maunya Kades Kasang Bangsawan membantu administrasi laporan masyarakat pada pihak Polsek,cukup menimbulkan kekecewaan.
Mereka merasa bahwa mereka seperti tak punya pemimpin yang bisa jadi tempat bersandar dan bertanya.Jangankan untuk membantu membangun kampung mereka,untuk bantuan administrasi saja tidak bisa,Kami memintak penghulu di copot dari jabatannya.
“Salah satu pengurus paguyuban dana swadaya kami telah melakukan penggelapan.Oleh karena itu kami berencana mau membuat laporan polisi, Dari pihak Polsek kami diminta surat dari kepala desa soal keberadaan ampang ampang tersebut.Namun hingga kini kami tidak kunjung mendapatkan surat tersebut,”ujar salah seorang masyarakat berinisial P
“Kami heran kenapa pak penghulu,padahal cuma menerangkan bahwa benar ada ampang ampang disana.Tidak akan ada konsekuensi hukum dari surat tersebut karena benar adanya.
Apalagi keberadaan ampang ampang itu adalah dalam rangka ikut membantu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,”lanjutnya
“Saat ini kami merasa seperti ayam tak ada induknya, Orang yang dituakan selangkah dan ditinggikan setingkat untuk mengayomi masyarakat malah lepas tangan terhadap persoalan yang ada dimasyarakat.**
Penulis : Team
