LensaKita.co.id — Ketua Umum Gerakan Nasionalis, Sahlan Hidayat, ST, M.T., menyanggah pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyebut masyarakat tidak perlu lagi mempermasalahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena masa jabatannya berlangsung hingga 2029, dan apabila tidak menyukai Gibran, masyarakat cukup tidak memilihnya kembali pada Pilpres mendatang.
Menurut Sahlan, persoalan politik nasional tidak sesederhana mengarahkan masyarakat untuk menerima atau menolak seseorang melalui pemilu. Ada dinamika kekuasaan, kepentingan politik, serta kemungkinan manuver strategis yang harus dibaca secara lebih mendalam.
“Saya menghormati Prof. Jimly sebagai akademisi dan pakar hukum tata negara. Namun, dalam perspektif politik, saya tidak sepenuhnya sependapat. Kita tidak boleh melihat persoalan Prabowo-Gibran hanya dari sudut pandang formalitas jabatan. Ada kepentingan politik jangka panjang yang patut dicermati,” ujar Sahlan.
*Jangan Pisahkan Gibran dari Prabowo*
Sahlan menilai, salah satu hal yang perlu diwaspadai menjelang Pilpres 2029 adalah kemungkinan munculnya skenario politik yang berupaya memisahkan Gibran dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Gibran merupakan bagian dari pasangan politik yang memenangkan Pilpres 2024. Kemenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan, kekuatan politik, basis pendukung, serta figur Prabowo yang menjadi sentral dalam kontestasi nasional.
“Jangan sampai muncul skenario yang secara perlahan mendorong Gibran menjauh dari Prabowo, kemudian membangun persepsi seolah-olah Gibran merupakan alternatif politik yang harus berdiri berseberangan dengan Presiden. Kalau itu terjadi, kita patut bertanya: siapa yang diuntungkan dan siapa yang sebenarnya sedang dilemahkan?” katanya.
Sahlan mengingatkan, pemisahan politik antara Prabowo dan Gibran berpotensi menjadi pintu masuk bagi perubahan konfigurasi kekuatan menuju Pilpres 2029.
Ia menegaskan, hal tersebut merupakan kekhawatiran dan pembacaan politik yang perlu diuji secara kritis, bukan kesimpulan bahwa sebuah skenario tertentu telah terbukti dirancang oleh pihak tertentu.
*Pilpres 2029 dan Kepentingan Politik yang Kalah pada 2024*
Sahlan juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan politik dari kelompok maupun partai yang tidak berhasil memenangkan Pilpres 2024.
Menurutnya, dalam demokrasi, setiap kekuatan politik tentu memiliki kepentingan untuk kembali memenangkan kontestasi. Namun, upaya meraih kemenangan pada 2029 tidak boleh dilakukan dengan cara membangun delegitimasi terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
“Partai politik yang kalah pada 2024 tentu memiliki hak untuk kembali berkompetisi pada 2029. Itu demokrasi. Tetapi pertanyaannya, apakah kompetisi tersebut akan berlangsung secara sehat melalui gagasan, program, dan rekam jejak, atau justru melalui upaya melemahkan legitimasi Presiden Prabowo secara bertahap ?” tegasnya.
Sahlan berpandangan, Gerindra sebagai partai yang menjadi kendaraan politik utama Prabowo tentu memiliki posisi strategis dalam kontestasi mendatang. Karena itu, setiap dinamika yang berpotensi melemahkan Prabowo juga dapat berdampak terhadap kekuatan politik Gerindra.
“Kalau ingin mengalahkan Gerindra pada 2029, jalurnya seharusnya melalui kompetisi politik yang fair. Jangan sampai muncul pola delegitimasi secara perlahan terhadap Prabowo, sementara di sisi lain dibangun narasi bahwa Gibran harus dipisahkan dari Presiden. Ini perlu menjadi perhatian publik,” ujarnya.
*Kritik Jangan Berubah Menjadi Operasi Delegitimasi*
Sahlan menegaskan, kritik terhadap pemerintahan Prabowo merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus dibedakan dari upaya sistematis untuk merusak legitimasi pemerintahan.
Ia mengatakan, masyarakat memiliki hak mempertanyakan kebijakan, mengkritik kinerja, bahkan menolak kepemimpinan politik tertentu. Akan tetapi, kritik yang sehat harus berangkat dari fakta, argumentasi, dan kepentingan publik.
“Prabowo tidak boleh antikritik. Gerakan Nasionalis juga tidak pernah mendorong masyarakat untuk menutup mata terhadap kekurangan pemerintah. Justru kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Tetapi kita harus membedakan kritik konstruktif dengan narasi yang berpotensi menjadi instrumen delegitimasi politik,” ujar Sahlan.
Menurutnya, masyarakat harus tetap kritis membaca setiap pernyataan dan dinamika politik menjelang Pilpres 2029. Jangan sampai isu mengenai Gibran justru berkembang menjadi instrumen untuk melemahkan Prabowo atau mengubah konfigurasi politik nasional melalui skenario yang tidak transparan.
“Gibran memiliki hak politik dan masa depan politiknya sendiri. Prabowo juga memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan tanpa terus-menerus ditarik ke dalam konflik politik yang sengaja dibangun. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Kalau ada kritik terhadap Gibran, sampaikan secara objektif. Kalau ada kritik terhadap Prabowo, sampaikan berdasarkan fakta. Jangan menjadikan Gibran sebagai alat untuk memisahkan Prabowo menuju Pilpres 2029,” tegas Sahlan.
*Demokrasi Harus Berbasis Gagasan, Bukan Adu Domba*
Sahlan menilai, Pilpres 2029 seharusnya menjadi arena pertarungan gagasan, program, dan rekam jejak para kandidat. Bukan sekadar pertarungan untuk membangun konflik internal atau menciptakan perpecahan di antara kekuatan politik yang sebelumnya telah memperoleh mandat rakyat.
Ia mengingatkan bahwa stabilitas pemerintahan dan demokrasi yang sehat membutuhkan kedewasaan seluruh elite politik.
“Rakyat tidak membutuhkan drama politik yang tidak berkesudahan. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, pemimpin yang bertanggung jawab, dan demokrasi yang memberikan ruang bagi perbedaan tanpa harus menciptakan permusuhan. Jangan sampai kepentingan Pilpres 2029 membuat kita kehilangan fokus terhadap kepentingan bangsa hari ini,” tutup Sahlan Hidayat.
