LensaKita.co.id — Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) mendesak pemerintah agar mengubah penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari sekadar pemadaman reaktif menjadi langkah antisipatif dan strategis.
Ketua Pokja Karhutla IABI, Prof. Bambang Hero Saharjo, memaparkan tiga rekomendasi utama. Pertama, penyediaan fasilitas kesehatan darurat bagi warga terdampak.
“Yang mereka butuhkan itu adalah ruangan yang bebas dari asap, yaitu ruangan transit untuk oksigen, dan bagi mereka yang terkena dampak harus diobati paru-parunya,” tegas Bambang, Rabu (14/10/2026).
Kedua, penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions) di lahan gambut, seperti pembuatan parit penahan api, yang dinilai lebih efektif dan hemat ketimbang sekadar water bombing.
Ketiga, audit kepatuhan korporasi pemegang izin lahan secara menyeluruh.
“Seluruh korporasi yang terlibat diperiksa, bisa dikenakan sanksi administrasi misalnya dicabut izinnya. Tetapi bila ada indikasi pidana perdata, itu diproses,” katanya.
Polri Targetkan 70 Ribu Polsus Kehutanan
Di sisi lain, Polri menargetkan pendidikan bagi 70.000 personel Polisi Khusus (Polsus) Kehutanan guna memperkuat perlindungan hutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kabaharkam Polri Komjen Herry Heryawan menyebutkan, saat ini 586 personel telah lulus pelatihan dan dibekali kemampuan teknis, pemanfaatan teknologi satelit, hingga pembentukan integritas, Jumat (16/10/2026).
Herry meminta aparat bersinergi dengan berbagai pihak dan menindak tegas pelanggar. “Integritas adalah harga mati bagi seorang Polisi Khusus Kehutanan. Jangan pernah mau berkompromi dengan para perusak lingkungan,” tegasnya.**
Sumber : @Melihat_Indo
