LensaKita.co.id — Penugasan Brigjen Pol. Hengki Haryadi sebagai Kapolda Papua Barat Daya yang merupakan lulusan Akpol 96 (disebut juga Yon Wira Satya) diharapkan membawa angin segar bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan, menyelesaikan konflik sosial, serta membangun pendekatan kepolisian yang humanis dan berkeadilan.
Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta sekaligus Ketua Umum Gerakan Indonesia Gemilang, Sayed Junaidi Rizaldi, M.Si., yang dikenal dengan sapaan SJR, menilai pengalaman Hengki di bidang reserse dan penegakan hukum menjadi modal penting untuk menghadapi kompleksitas persoalan di Papua Barat Daya.
“Papua Barat Daya membutuhkan pendekatan yang tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan dialog, penghormatan terhadap adat, dan perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat membutuhkan rasa aman sekaligus kehadiran negara yang bisa mereka percaya,” ujar SJR.
*Tiga Tahun Berselisih, Perdamaian Menjadi Harapan Baru*
SJR menyoroti penyelesaian pertikaian antarkelompok masyarakat suku Dani dari wilayah Uwapa (Topo) dan Sanoba, Kabupaten Nabire, yang difasilitasi Polres Nabire. Perselisihan yang berkaitan dengan peristiwa kedukaan pada 2023 tersebut akhirnya memasuki tahap perdamaian setelah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun, sebagaimana diberitakan Papuapos Nabire pada 12 Oktober 2026.
Menurut SJR, langkah memfasilitasi perdamaian seperti itu patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak harus selalu berujung pada proses penegakan hukum semata.
Dalam persoalan yang berkaitan dengan adat dan hubungan antarkelompok, dialog serta kesepakatan damai dapat menjadi bagian penting untuk memulihkan hubungan sosial.
“Bayangkan, persoalan yang berakar sejak 2023 baru mencapai titik perdamaian setelah melalui proses panjang. Ketika konflik akhirnya bisa diredam melalui dialog, itu merupakan perkembangan yang patut kita syukuri dan apresiasi,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan perdamaian tidak boleh hanya dikaitkan dengan satu pihak. Peran kepolisian perlu dilihat bersama kontribusi tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang bersedia membuka ruang dialog.
“Polisi dapat memfasilitasi dan menjaga prosesnya, tetapi perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan komitmen masyarakat sendiri,” tambah SJR.
*Tantangan Papua Barat Daya Tidak Ringan*
SJR mengingatkan bahwa pekerjaan rumah Kapolda Papua Barat Daya tidaklah ringan. Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian juga dihadapkan pada tantangan konflik sosial, dinamika hubungan antarkelompok, serta persoalan keamanan yang berkaitan dengan keberadaan kelompok bersenjata.
Menurut dia, mitigasi konflik perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat setempat.
Ia juga menilai, ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat menjadi salah satu faktor yang memicu kekecewaan sosial apabila masyarakat lokal merasa tidak memperoleh manfaat yang sepadan dari kekayaan wilayahnya.
“Daerah yang kaya sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitarnya. Jika warga merasa tidak dilibatkan atau tidak menikmati hasil pembangunan, kekecewaan sosial bisa berkembang. Karena itu, persoalan keamanan juga perlu dilihat bersama persoalan kesejahteraan, akses ekonomi, dan keadilan pembangunan,” jelasnya.
SJR menekankan bahwa pandangan tersebut bukan berarti seluruh konflik di Papua Barat Daya disebabkan oleh persoalan ekonomi.
Setiap konflik mempunyai latar belakang dan karakteristik berbeda sehingga penanganannya harus didasarkan pada pemetaan masalah yang akurat, bukan pendekatan seragam.
*Dialog, Perlindungan HAM, dan Penegakan Hukum*
Bagi SJR, konsolidasi melalui dialog harus menjadi salah satu prioritas kepemimpinan Hengki Haryadi. Pendekatan keamanan perlu berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang profesional dan tidak diskriminatif.
Ia menilai, ketegasan aparat tetap diperlukan ketika terjadi tindak pidana atau ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat. Namun, tindakan kepolisian harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketegasan dan pendekatan humanis bukan dua hal yang bertentangan. Polisi harus berani menindak pelanggaran hukum, tetapi pada saat yang sama mampu merangkul masyarakat, mendengar keluhan warga, dan melindungi hak-hak mereka,” tegasnya.
SJR juga berharap komunikasi antara Polda Papua Barat Daya dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta kelompok masyarakat sipil semakin diperkuat. Saluran komunikasi yang terbuka dapat membantu mendeteksi potensi konflik lebih dini sebelum berkembang menjadi kekerasan.
Dalam menghadapi ancaman kelompok bersenjata, menurutnya, keselamatan warga sipil harus tetap menjadi perhatian utama. Penanganan keamanan perlu dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan hukum, sembari membuka ruang penyelesaian damai bagi persoalan yang memungkinkan diselesaikan melalui dialog.
SJR berharap pengalaman Hengki Haryadi selama berkarier di kepolisian dapat menjadi bekal untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat stabilitas keamanan di Papua Barat Daya secara bertahap.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan seorang Kapolda tidak cukup diukur dari seberapa banyak operasi yang dilakukan atau seberapa tegas aparat bertindak, tetapi juga dari kemampuan menciptakan rasa aman, mencegah konflik berulang, serta memastikan masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang adil.
“Harapan kita sederhana, masyarakat Papua Barat Daya bisa hidup aman, konflik dapat dicegah dan diselesaikan dengan baik, serta pembangunan berjalan dengan melibatkan masyarakat lokal. Itu membutuhkan kerja bersama, bukan hanya mengandalkan kepolisian,” kata SJR.
Di akhir pernyataannya, SJR menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Brigjen Pol. Hengki Haryadi sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Ia juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada Hengki yang lahir pada 16 Oktober 1974.
“Selamat bertugas, Jenderal Hengki Haryadi. Semoga amanah dalam menjalankan tugas, diberikan kesehatan dan kekuatan, serta mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya. Selamat menyambut hari kelahiran pada Oktober ini. Semoga pengabdian Jenderal senantiasa membawa kedamaian, keadilan, dan rasa aman bagi masyarakat,” tutup SJR.**
