LensaKita.co.id — Kritik terhadap pemerintah adalah bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik juga harus disampaikan secara proporsional, berbasis fakta, dan tidak semata-mata dibangun dari prasangka atau perasaan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gerakan Nasionalis, Sahlan Hidayat, menanggapi pernyataan Connie Rahakundini Bakrie yang mengkritik pengibaran bendera berukuran besar bergambar Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Menurut Sahlan, Presiden Prabowo adalah Kepala negara sekaligus Kepala pemerintahan yang dipilih melalui proses demokrasi, sehingga keberadaan simbol atau atribut yang menampilkan Presiden dalam sebuah kegiatan kenegaraan tidak otomatis dapat disebut sebagai bentuk narsisme.
“Presiden Prabowo dipilih rakyat melalui sebuah pesta demokrasi, yaitu Pemilu. Setelah pemilu selesai, seharusnya kita semua kembali menjadi satu sebagai bangsa. Yang menang menjalankan pemerintahan, sementara yang kalah maupun yang berbeda pilihan tetap memiliki ruang untuk mengawasi dan mengkritik,” ujar Sahlan.
Ia menegaskan, persoalannya bukan apakah pemerintah boleh dikritik atau tidak. Kritik justru diperlukan agar kekuasaan tetap sehat. Namun, kritik harus diarahkan pada kebijakan, kinerja, dan persoalan substantif yang menyangkut kepentingan rakyat.
“Silakan kritik pemerintah. Tetapi kritiklah dengan data dan argumentasi. Jangan setiap sesuatu yang dilakukan pemerintah kemudian ditafsirkan sebagai narsisme atau kesalahan. Kita perlu membedakan kritik yang mencerdaskan dengan kritik yang lahir dari ketidaksukaan,” katanya.
Sahlan juga menilai pengibaran foto Presiden dalam atraksi perayaan kemerdekaan tidak perlu dibesar-besarkan sepanjang tidak menggantikan posisi simbol negara dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam pemberitaan, atraksi tersebut dilakukan bersamaan dengan pembentangan bendera bertuliskan “81 Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur”.
“Prabowo itu Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau ada atribut yang menampilkan Presiden dalam sebuah kegiatan kenegaraan, menurut saya sah-sah saja sepanjang sesuai aturan dan konteks acaranya. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintahan bekerja untuk rakyat,” ujar Sahlan.
Ia kemudian mengingatkan bahwa standar kritik seharusnya berlaku secara konsisten kepada semua tokoh politik.
“Kalau gambar tokoh politik, tokoh agama, tokoh budaya atau tokoh masyarakat dipasang besar-besar di berbagai baliho atau ruang publik, apakah semuanya kemudian harus disebut narsis ? Jangan sampai standar kritik berbeda tergantung siapa tokohnya. Kita harus objektif,” tegasnya.
Sahlan bahkan menyebut peribahasa “menepuk air di dulang, terpercik kena muka sendiri” sebagai pengingat agar setiap kritik juga diarahkan kepada diri sendiri dan lingkungan politik masing-masing.
“Negara membutuhkan stabilitas. Pemerintah membutuhkan kritik. Dan semuanya harus berjalan bersama. Jangan karena perbedaan pilihan politik saat pemilu, kemudian kita terus membawa rivalitas itu ke dalam setiap persoalan setelah pemilu selesai,” ujarnya.
Sahlan mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengakhiri politik yang terus-menerus mempertentangkan kelompok satu dengan kelompok lainnya.
“Pemilu sudah selesai. Mari kita bangun Indonesia bersama. Kalau pemerintah salah, kritik. Kalau kebijakannya bagus, dukung. Jangan semua hal dipandang hitam-putih. Bangsa ini terlalu besar kalau energi kita habiskan hanya untuk saling menjatuhkan,” pungkasnya.
