LensaKita.co.id — Momen Presiden Prabowo Subianto duduk di antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seusai upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Senin (17/8/2026), menjadi salah satu pemandangan politik yang menarik perhatian publik.
Prabowo, Jokowi, dan Gibran terlihat berbincang serta tertawa bersama ketika menyaksikan rangkaian hiburan dan atraksi udara. Momen tersebut kemudian memunculkan berbagai tafsir mengenai hubungan ketiganya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kedekatan Prabowo dan Jokowi memang sudah terjalin selama ini. Ia juga menjelaskan posisi duduk tersebut lebih bersifat situasional karena penyesuaian tempat duduk selama rangkaian acara.
Ketua Umum Rembuk Nasional Aktivis 98 sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta, Sayed Junaidi Rizaldi (SJR), menilai momen tersebut seharusnya tidak semata-mata dibaca sebagai peristiwa politik, tetapi sebagai pesan kebangsaan.
Menurutnya, hubungan baik antara Prabowo, Jokowi dan Gibran harus dijaga karena persatuan elit politik akan berpengaruh terhadap stabilitas kehidupan demokrasi dan pemerintahan.
“Jangan sampai hubungan baik antar pemimpin bangsa justru dipelintir untuk menjadi konflik. Kita harus melihatnya dalam perspektif yang lebih besar, yaitu kepentingan Indonesia,” ujar Sayed.
Bercermin pada pilres lalu sebagai pesta demokrasi, Sayed mengatakan perbedaan pilihan politik saat itu merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Namun, setelah kontestasi berakhir, seluruh elemen bangsa harus kembali membangun persaudaraan.
Menurut dia, perjalanan politik Prabowo dan Jokowi sendiri memberikan pelajaran penting. Keduanya pernah berada dalam posisi politik yang berseberangan, tetapi kemudian dapat membangun komunikasi dan kerja sama untuk kepentingan bangsa.
“Ini pelajaran penting bagi demokrasi kita. Kompetisi politik boleh keras, tetapi persaudaraan kebangsaan jangan sampai putus,” katanya.
Hal yang sama, lanjut Sayed, berlaku pada hubungan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
“Prabowo dan Gibran memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. Jangan setiap perbedaan teknis, perbedaan berjalan atau perubahan posisi dalam sebuah acara langsung ditafsirkan sebagai keretakan,” ujarnya.
Sebelumnya, posisi duduk Gibran yang tidak berdampingan dengan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna sempat memunculkan spekulasi mengenai hubungan keduanya. Namun, Jokowi meminta publik melihat persoalan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku, sementara pihak Istana menjelaskan bahwa posisi tersebut berkaitan dengan aspek teknis dan keprotokolan.
Sayed tidak menampik bahwa dalam politik selalu terdapat kepentingan yang berusaha memanfaatkan perbedaan untuk membangun narasi konflik dengan tujuan tertentu.
“Kalau kemudian muncul narasi seolah-olah Prabowo sedang berkonflik dengan Jokowi atau Gibran sedang berseberangan dengan Prabowo, kita harus melihatnya secara kritis. Jangan sampai ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi untuk memecah hubungan mereka,” katanya.
Namun, Sayed menegaskan, kritik terhadap pemerintah tetap penting.
“Jangan salah, kritik tetap diperlukan. Demokrasi tidak boleh kehilangan kontrol publik. Tetapi kritik terhadap kebijakan jangan berubah menjadi upaya membangun kebencian personal,” ujarnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap potongan video, narasi media sosial, maupun komentar politik yang belum memiliki dasar kuat.
“Jangan setiap foto, gestur atau posisi duduk dijadikan bukti adanya konflik. Politik itu penuh tafsir, tetapi bangsa ini membutuhkan kedewasaan dalam membaca tafsir tersebut,” katanya.
Sebagai aktivis 98, Sayed mengatakan semangat Reformasi seharusnya tidak diterjemahkan sebagai kebebasan untuk saling membenci.
“Semangat Reformasi adalah memperkuat demokrasi, supremasi hukum, kebebasan berpendapat dan keadilan. Bukan membangun politik kebencian,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tantangan Indonesia ke depan jauh lebih besar daripada sekadar persaingan antar elit.
Indonesia menghadapi persoalan ekonomi, ketimpangan, geopolitik, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi serta tantangan menjaga kualitas demokrasi.
Menurut Sayed, hubungan baik Prabowo, Jokowi dan Gibran justru harus dilihat sebagai modal untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas nasional.
Sayed berharap Prabowo, Jokowi dan Gibran tidak memberikan ruang bagi pihak mana pun untuk mengadu domba.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam politik identitas dan politik permusuhan.
“Kita boleh berbeda pilihan politik, tetapi kita tetap satu Indonesia. Itu yang harus kita jaga,” katanya.
Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta, Sayed juga menekankan bahwa semangat bela negara pada masa kini tidak hanya diwujudkan melalui pertahanan fisik.
“Menjaga persatuan, melawan hoaks, membangun demokrasi yang sehat dan menghormati perbedaan juga merupakan bagian dari bela negara,” ujarnya.
Sayed menilai momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI seharusnya menjadi kesempatan untuk menghentikan politik yang gemar mempertentangkan anak bangsa.
“Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Jangan sampai kita masih mudah dipecah oleh narasi politik,” katanya.
Ia mengajak seluruh elit politik menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Jangan wariskan kepada generasi muda politik kebencian. Wariskan politik gagasan, politik persatuan dan politik yang menghadirkan keadilan,” ujar Sayed.
“Pada akhirnya, yang harus menang bukan Prabowo, bukan Jokowi, bukan Gibran, bukan partai politik tertentu. Yang harus menang adalah Indonesia,” tutupnya.**
