LensaKita.co.id – Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya mendukung pilot proyek digitalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di 40 kabupaten kota di Indonesia.
Pilot proyek ini sebagai upaya konkret untuk menciptakan transparansi data dan memastikan bantuan tepat sasaran.
“Dukungan tersebut salah satunya dilakukan dengan memastikan keamanan sistem perekaman KTP bagi masyarakat, termasuk di wilayah percontohan. Hal ini mengingat KTP menjadi basis penyusunan data penerima bansos.” ujar Wamendagri Ribka Malut di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Pernyataan dukungan Kemendagri ini disampaikan Ribka Halut dalam Rapat Sosialisasi Digitalisasi Bansos kepada 40 Daerah Perluasan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Rapat juga dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan kementerian dan lembaga lainnya.
Program perluasan piloting digitalisasi penyaluran bansos bertujuan menguji kesiapan infrastruktur dan akurasi data di tingkat daerah sebelum diterapkan secara nasional.
Sebanyak 40 wilayah dipilih berdasarkan kesiapan jaringan internet dan komitmen Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing wilayah.
Ke 40 daerah tersebut nantinya akan dibagi dalam tujuh wilayah koordinasi di bawah pengawasan kementerian dan lembaga terkait.
“Kami berharap Bapak dan Ibu gubernur, bupati, dan wali kota dapat mendukung penuh pelaksanaan piloting digitalisasi bansos ini, mengingat perluasan piloting menjadi bagian dan tahapan penting untuk menguji kesiapan, keandalan, dan keakuratan sasaran penerima bantuan sosial,” kata Ribka lagi.
Ribka menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan instrumen strategis untuk memetakan warga miskin secara lebih jelas.
Dengan data yang terkonsolidasi, pemerintah pusat dan daerah dapat bergerak lebih sinkron dalam melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan dari level paling bawah.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi penyaluran bansos tidak hanya bergantung pada peran Kementerian Sosial.
“Tetapi program ini membutuhkan dukungan dari seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah (Pemda). Terlebih, inisiatif tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden keenam, yakni “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.
Ribka juga mengimbau daerah yang menjadi wilayah percontohan tahun 2026 agar dapat belajar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.
Kabupaten Banyuwangi diketahui lebih dahulu menjadi daerah percontohan pada tahun 2025 dan dinilai berhasil dalam pelaksanaan digitalisasi penyaluran bansos. (**)
Sumber : Harianindonesia.id / Awaluddin Awe
