LensaKita.co.id — Berkembangnya isi di kalangan masyarakat dan dinas banyak kapus- kapus bisa menjabat puluhan tahun tanpa pernah ada asesment dan diduga tidak pernah di evaluasi, walaupun sudah berganti kepala daerah, namun seperti dipertahankan, sehingga kapus kapus ( kepala puskesmas ) membuat kerajaan kecil dan menjadi raja.
Dari salah satu pns sebut saja Bunga ( nama samaran ) kepada media Selasa 28/10/2025 menyampaikan bahwa semua kepala puskesmas yang tidak bisa di turunkan di wilayah kerja nya yang membuat pertanyaan dikalangan pegawai sipil dan masyarakat,apakah ada sesuatu ????
Kemudian gubernur dan walikota seharunya Cek tuntas pengadaan BMHP ( bnyk SPJ FIKTIF). Obatan2 bnyk yang tidak memadai dan tidak tersedia lengkap di 21 puskesmas, terutama obat2 yg bersifat rutin, dan wajib ada di puskesmas, sehingga pasien sering membeli obat di apotik luar karena obat yg di butuhkan pasien sering kosong.
Sementara kapus kapus lebih mengutamakan proyek proyek yang menguntungkan dan memperkaya diri sendiri dan koleganya.seakan akan pelayanan kesehatan untuk masyarakat jadi tidak utama.
Sebaiknya walikota Pekanbaru dan gebernur Riau Usut dana jasa pelayanan medis di tiap tiap puskesmas karena ada beberapa puskesmas yg terindikasi memainkan data dalam penghitungan jasa medis, dan menguntungkan oknum tertentu di mana oknum tersebut yang memainkan data sehingga menerima jasa pelayanan lebih besar ke oknum tersebut
Untuk Penghitungan jasa pelayanan medis diduga tidak pernah transparan , aturan dari perwako untuk pembagian jasa medis di rubah sesuai kebutuhan si oknum.Bagi yang tidak mengikuti aturan yang di buat kepala puskesmas maka akan di kucilkan atau di pindahkan,ungkapnya.
Penggunaan dana BOK( bantuan operasional kesehatan) tidak tepat guna,, uang BOK sering menguntungkan beberapa pegawai saja dan pembagian tidak merata untuk kesejahteraan pegawai/ nakes.
Banyaknya Kepala puskesmas dan manajemennya sering membuat SPD fiktif menggunakan dana BOK, dimana mereka hanya numpang berfoto bahkan tanpa foto tiba tiba SPJ cair,Kesalnya.
Selanjutnya awak media meminta pejabat terkait khususnya gubernur dan walikota Pekanbaru Usut tuntas para OKNUM KAPUS dan minta kembalikan pemotongan uang BOK yg beragam dari puskesmas, mulai dari 25%,20%.
Dugaan pemotongan uang BOK di lakukan oleh OKNUM OKNUM KAPUS di kota pekanbaru dan sudah berjalan bertahun tahun sampai tahun 2025, di buat alasan duit pemotongan BOK untuk melancarkan TTD pejabat yg berwewang dan alasan lainnya yg di ada-adakan oleh oknum kapus, para pegawai meminta usut tuntas duit hasil pemotongan dana BOK tersebut, di setor kemana??? USUT TUNTAS DAN KEMBALI KAN SELURUH PEMOTONGAN dana BOK !!!!!
Lebih lanjut,Masyarakat meminta kepada Gubernur Riau dan walikota Pekanbaru Ganti para OKNUM OKNUM kapus yg tidak berkompeten, dengan menyalahgunakan kekuasaan, memperkaya diri,tidak jujur,tidak amanah, tidak bertanggung jawab,karena masih banyak pegawai yang berkompeten, amanah, jujur dan bertanggung jawab dalam memimpin.**
Penulis : Eman Melayu
