LensaKita.co.id –– Polemik pengusiran wartawan dari ruang rapat oleh Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Edi Sinuraya, kembali menuai sorotan publik. Insiden yang dianggap mencederai kebebasan pers itu memicu reaksi keras dari Ketua Umum Jajaran Wartawan Indonesia (JWI), Ramadhan Djamil.
Ia mendesak Partai Golongan Karya (Golkar) untuk segera melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Edi Sinuraya yang dinilai bersikap arogan serta merendahkan profesi jurnalis.
Insiden bermula ketika sejumlah wartawan yang tengah meliput kegiatan di DPRD Sumut diminta keluar dari ruang rapat secara kasar oleh Edi Sinuraya. Padahal, menurut JWI, sekalipun rapat bersifat tertutup, semestinya komunikasi dilakukan dengan cara yang santun dan beretika.
“Sikap Anggota DPRD Sumut yang bernama Edi Sinuraya dari Fraksi Golkar ini sangat arogan. Tanpa disadari, tindakannya telah menyakiti para insan pers yang bertugas,” ungkap Ramadhan Djamil dalam keterangan resminya, Rabu (24/9/2025).
Ramadhan menegaskan, profesi wartawan adalah pilar keempat demokrasi yang harus dihormati oleh setiap pejabat publik. Menurutnya, tindakan Edi Sinuraya bukan sekadar persoalan etika, melainkan juga berpotensi menggerus kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
“Kalaupun rapat tertutup, dibicarakan baik-baik, bukan dengan cara mengusir. Itu adalah bentuk ketidakprofesionalan dan arogansi seorang pejabat publik. Negara ini bukan milik oknum tertentu, melainkan seluruh rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi, sehingga wajib menunjukkan sikap bijak, terutama dalam berhadapan dengan wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.
Tidak berhenti pada kecaman, JWI juga mengajukan tuntutan konkret. Ramadhan Djamil secara gamblang meminta Partai Golkar, yang menaungi Edi Sinuraya, segera mengambil langkah tegas melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).
“Jadi, saya selaku Ketua Jajaran Wartawan Indonesia atau JWI meminta kadernya yang arogan untuk dilakukan PAW,” ujar Ramadhan.
Menurutnya, permintaan tersebut bukan hanya bentuk pembelaan terhadap marwah pers, tetapi juga upaya menjaga citra Partai Golkar di mata publik
Desakan ini kini menunggu respon resmi dari Partai Golkar, baik di tingkat pusat maupun daerah. Publik menilai, keputusan partai terhadap kasus ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana Golkar konsisten menegakkan etika dan profesionalisme kadernya.
“Ini momentum bagi Partai Golkar untuk menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap kebebasan pers,” tambah Ramadhan.
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa arogansi kekuasaan tidak bisa dibiarkan tumbuh dalam sistem demokrasi Indonesia. Insiden pengusiran wartawan oleh Edi Sinuraya diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pejabat publik agar selalu menjaga sikap, menghormati profesi pers, serta menjunjung tinggi keterbukaan informasi.
JWI menegaskan, kebebasan pers bukan hanya kepentingan jurnalis, tetapi juga hak masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi di ruang-ruang pengambilan kebijakan.
Kini, semua mata tertuju pada Partai Golkar: apakah akan mengambil langkah cepat dengan mencopot Edi Sinuraya melalui PAW, atau membiarkan kasus ini berlarut-larut hingga mencoreng kepercayaan publik.**
Penulis : Fajar / JWI
