LensaKita.co.id —– Pengadaan buku Muatan Lokal (Mulok) Budaya Melayu Riau (BMR) di Kabupaten Kampar menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan adanya praktik pengondisian pengadaan buku yang melibatkan pihak sekolah, distributor, serta sejumlah oknum yang disebut-sebut memiliki pengaruh dalam proses pengadaan tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Tambang, Abdul Hamid, diduga memiliki peran dalam mengoordinasikan pengadaan buku Mulok BMR di sejumlah sekolah.
Lebih jauh, beredar informasi mengenai dugaan kesepakatan pembagian keuntungan atau fee dengan persentase yang disebut-sebut mencapai 40 persen dari total nilai belanja pengadaan buku.
Jika informasi tersebut benar, praktik demikian patut menjadi perhatian serius, mengingat pengadaan buku di sekolah menggunakan anggaran pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau yang selama ini dikenal sebagai Dana BOS.
Sejumlah Kepala Sekolah Mengaku Wajib Membeli
Berdasarkan keterangan yang diperoleh, sejumlah kepala sekolah di Kecamatan Tambang mengaku telah melakukan pembelian buku Mulok BMR tersebut.
Bahkan, terdapat pengakuan mengenai besarnya anggaran yang harus dikeluarkan sekolah untuk memenuhi pengadaan buku dimaksud.
“Saya belanja Rp70 juta. Saya harus mengeluarkan dana BOS untuk belanja buku ini dengan dua kali pembayaran,” ungkap salah seorang kepala sekolah sebagaimana disampaikan kepada media.
Pengakuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan, dasar kewajiban pembelian, penentuan harga satuan, serta apakah sekolah diberikan kebebasan memilih penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.
Dugaan Keterlibatan Oknum Lain Perlu Ditelusuri
Selain dugaan peran K3S, informasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan kerja sama antara distributor buku dengan oknum tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar berinisial YN.
Nama tersebut disebut-sebut memiliki kedekatan dengan salah seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Namun, dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.
Begitu pula informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum wartawan dalam membekingi pengadaan tersebut perlu ditelusuri secara objektif agar tidak menimbulkan tuduhan tanpa dasar.
Kejaksaan dan Polres Kampar Diminta Turun Tangan
Atas mencuatnya persoalan ini, aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Kampar dan Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Kampar, diminta melakukan penelusuran terhadap proses pengadaan buku Mulok BMR tersebut.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kesesuaian harga buku pada sistem SIPLah, mekanisme pemilihan distributor, dokumen transaksi, kewajaran harga, serta aliran pembayaran apabila ditemukan indikasi pembagian fee.
Aparat penegak hukum juga diharapkan menelusuri apakah terdapat unsur pemaksaan terhadap sekolah untuk membeli buku dari distributor tertentu.
Jika dugaan pembagian fee hingga 40 persen benar terjadi dan menggunakan mekanisme yang bertentangan dengan ketentuan pengelolaan anggaran pendidikan, persoalan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
Jangan Jadikan Dana Pendidikan sebagai Ladang Keuntungan Dana BOS maupun anggaran pendidikan lainnya semestinya digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan, bukan menjadi ladang keuntungan melalui praktik pengadaan yang tidak transparan.
Jika pengadaan buku Mulok BMR memang dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah, prosesnya harus terbuka, harga wajar, dan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan.
LensaKita.co.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Abdul Hamid selaku Ketua K3S Tambang, pihak distributor buku, Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.**
Penulis : Rilis
