LensaKita.co.id — Jalan Sawit Indah,Desa Kubang Kubang Jaya,Kecamatan Siak Hulu, kabupaten Kampar, Propinsi Riau yang telah diperbaiki Pemerintah Kampar kini rusak kembali oleh para pengusaha perumahan tipe 36, Pada Sabtu 07/11/2026 Sekitar pukul 11:07 Wib.
Hal itu tak lepas dari kebijakan yang diambil RT dengan memberikan developer perumahan untuk melintasi jalan tersebut.Akibatnya, penderitaan tak berujung kini harus dirasakan masyarakat sekitar.
“Apa yang terjadi saat ini adalah sebuah bentuk keserakahan dari oknum RT dan kelompoknya sehingga membuat masyarakat harus merasakan kembali jalan berlobang dan berlumpur disaat hujan.
Beberapa waktu lalu masyarakat sebenarnya cukup senang dan tenang atas perhatian dan kepedulian pemkab Kampar dan Desa yang membuat mulus jalan mereka.Jalan yang selama ini berlobang dan berlumpur kini telah lancar dilalui.
Hanya saja kondisi itu kini seperti kembali ke waktu waktu suram dulu.Jalan yang dulu licin kini harus kembali berlumpur dan berlobang.
Kebijakan sepihak Ketua RT telah membuat jalan itu jadi rusak.Hal ini juga diakui oleh salah satu warga yang sering melintasi jalan Sawit Indah.
“Kondisi jalan berlobang ini sebenarnya belum berlangsung lama, Jalan ini telah diperbaiki oleh Pemda atau desa belum lama ini.Kondisi yang baik ini telah membuat para warga jadi sedikit senang, Mereka tak lagi kesulitan dan bahaya saat melintas, ujarnya
“Hanya saja kondisi ini tak berlangsung lama.Kebijakan sepihak Ketua RT telah membuat jalan ini kembali rusak.Demi kepentingan developer perumahan, Ketua RT memberikan izin kendaraan berat untuk melintasi jalan tersebut.
Kami sebenarnya tidak terlalu keberatan jika ada tanggung jawab dari pihak yang membuat kerusakan, Tapi nyatanya Ketua RT dan pihak pengembang seperti lepas tangan.Mereka membiarkan jalan ini rusak berat.”lanjutnya
“Selalu warga yang risau akan kondisi ini tentu mempertanyakan pada pihak pihak yang bertanggung jawab.Namun hal ini seperti tak ada solusi dan terkesan lepas tangan, Mereka saling lempar tanggung jawab.
Padahal kondisi ini telah mengganggu bagi warga dan juga berisiko apabila hujan turun dan berlumpur, Selaku warga kami cuma minta ada pertanggungjawaban bukan yang lainnya.Tak peduli alasan RT untuk memberi izin,cuma mesti juga menyuruh pengembang untuk memperbaiki kembali jalan tersebut.”
Jalan milik warga atau jalan masyarakat merupakan bagian dari fasilitas umum/publik yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, hingga jalan desa. Semua fasilitas umum adalah milik bersama yang perlu dijaga dan tak boleh dirusak.
Jika ada upaya pengrusakan pada fasilitas umum maka harus siap menanggung konsekuensi hukum yang ada.Sanksi hukum atas perusakan fasilitas umum di Indonesia diatur secara berjenjang melalui beberapa payung hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
• KUHP Lama: Pasal 406 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda bagi pelaku perusakan barang milik orang lain/umum, yang dapat meningkat hingga 5 tahun 6 bulan jika dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan (Pasal 170)
KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023):• Pasal 521 & 327: Menetapkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan (atau denda hingga Rp200 juta) untuk perusakan umum, dan hingga 9 tahun penjara jika perusakan gedung/bangunan menimbulkan bahaya bagi publik.
• Pasal 522 & 523: Memberikan sanksi khusus untuk perusakan fasilitas pelayanan publik berupa pidana penjara 3 hingga 6 tahun atau denda hingga Rp500 juta.
Undang-Undang Sektoral dan Peraturan Daerah
• UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Pasal 28 ayat 2): Pelaku yang merusak fungsi perlengkapan jalan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp50.000.000.
Memperoleh informasi adanya kerusakan jalan yang disebabkan oleh pemberian izin sepihak oleh Ketua RT, Awak media coba untuk mengkonfirmasi persoalan itu pada ketua RT S.
Namun dari konfirmasi saat di jumpai di sebuah warung kopi di IBS yang disampaikan oleh media kepada Ketua RT S terkesan lepas tangan dan lempar tanggung jawab. Ketua RT S seperti Mengakui bahwa parit yang dilakukan oleh developer memang saya yang memberikan ijin.
Namun RT S juga menyampaikan bahwa ijin perumahan semua membebankan tanggung jawab tersebut pada Ketua RT lama dan RW lama dan saya hanya melanjutkan yang telah diijinkan pendahuluan S. Padahal kondisi ini baru terjadi setelah ketua RT menjabat dan sampai berita ini di tayangkan oleh redaksi devloper sampai saat ini belum dapat di mintai keterangan.**
Penulis : Amrizal
