LensaKita.co.id — Polemik mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus menggelinding bak bola salju. Tanggapan menarik datang dari Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, yang membenarkan bahwa Gibran memang tidak pernah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) karena menempuh pendidikan di luar negeri yang sistemnya berbeda.
Pernyataan tersebut dilontarkan Ali sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pun melontarkan pertanyaan retoris terkait logika akademis di balik tuduhan yang ditujukan kepada putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut.
“Ya memang tidak tamat SMA, sekolah di luar negeri bukan SMA. Tapi masa bisa sarjana kalau tidak punya pendidikan yang setara SMA? Yang kemudian universitas di luar negeri bisa menerima dia,” ujar Ali di Kantor DPP PSI, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menyikapi putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA milik Gibran, politisi PSI itu mengingatkan publik agar tidak mudah termakan narasi. Menurutnya, frasa “tidak ditemukannya bukti” dalam dokumen persidangan tidak bisa serta-merta dijadikan landasan mutlak untuk menyimpulkan ketiadaan riwayat pendidikan.
“Jangan kemudian drama-drama yang dibacakan tidak ditemukan ini, ditemukan ini, terus dianggap serta merta mengatakan Gibran tidak tamat SMA,” tegasnya.
Lebih jauh, Ali mengkritik keras pihak-pihak yang masih terus memperpanjang isu ijazah tersebut. Ia menilai polemik ini sudah terlalu berlarut-larut dan meminta masyarakat untuk berhenti bersikap reaktif terhadap isu yang dianggapnya tidak esensial.
“Tidak usah kegenitan lah, hal-hal yang tidak penting untuk diurus. Situasi negara kita hari ini banyak sekali hal yang harus kita urus,” ungkap Ali menekankan banyaknya pekerjaan rumah negara yang lebih mendesak.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali fokus bersatu memikirkan solusi atas berbagai tantangan nyata yang dihadapi Indonesia saat ini.
“Banyak hal yang perlu kita rapatkan barisan untuk berpikir bersama-sama, melangkah bersama-sama, untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan. Ketimbang kita meributkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.**
Sumber : @Melihat@Indo
