LensaKita.co.id — Politik Indonesia memasuki fase baru setelah transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Di tengah perubahan itu, satu organisasi yang memiliki posisi strategis adalah Pro Jokowi (PROJO).
Lahir sebagai relawan pendukung Jokowi, PROJO kini menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo dan mengusung semangat menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional.
Karena itu, peran PROJO seharusnya tidak berhenti sebagai organisasi pendukung pemerintah. PROJO memiliki tanggung jawab politik yang lebih besar, yakni menjadi jembatan komunikasi dan kepercayaan antara Jokowi dan Prabowo. Hubungan kedua tokoh tersebut merupakan salah satu modal penting bagi stabilitas politik nasional.
Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik diwarnai berbagai narasi yang mencoba membaca adanya jarak antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah momen rapat kabinet ketika Gibran duduk sejajar dengan para menteri. Sebagian kalangan menafsirkan peristiwa itu sebagai sinyal politik yang mengandung pesan tertentu.
Namun, tafsir semacam itu belum tentu mencerminkan kenyataan. Sangat mungkin, sebagaimana lazim dalam tata kelola pemerintahan, persoalan tersebut hanya merupakan pengaturan teknis protokoler, bukan keputusan yang memiliki makna politik substantif.
Di sisi lain, peristiwa itu menunjukkan bagaimana simbol-simbol dalam politik Indonesia mudah dimaknai secara berlebihan.
Justru karena itu, komunikasi politik menjadi sangat penting. Presiden tentu memiliki mekanisme internal untuk memastikan bahwa persoalan teknis tidak berkembang menjadi spekulasi yang mengganggu soliditas pemerintahan.
Yang patut diwaspadai adalah berkembangnya narasi yang secara perlahan membangun persepsi adanya keretakan antara Prabowo dan Gibran. Dalam politik, persepsi sering kali lebih cepat menyebar daripada fakta.
Bila hubungan Presiden dan Wakil Presiden terus-menerus dibingkai seolah sedang mengalami keretakan, maka pihak yang diuntungkan bukanlah pemerintah, melainkan mereka yang memiliki kepentingan politik menjelang kontestasi 2029.
Upaya memisahkan keduanya, apabila benar terjadi di ruang opini publik, berpotensi melemahkan stabilitas pemerintahan.
Realitas politik juga menunjukkan bahwa Pilpres 2029 masih sangat jauh dan penuh ketidakpastian. Prabowo Subianto tidak bisa diasumsikan akan memenangkan seluruh pertarungan politik yang dihadapinya.
Sebaliknya, Gibran Rakabuming Raka juga tidak dapat dianggap otomatis menjadi pemenang pada kontestasi mendatang. Politik tidak mengenal kemenangan yang bersifat permanen.
Karena itu, menjaga kekompakan pemerintahan hari ini jauh lebih penting dibanding sibuk membangun skenario perebutan kekuasaan lima tahun mendatang.
Dalam konteks inilah PROJO memiliki peran strategis. Organisasi yang sejak awal lahir untuk mengawal kepemimpinan nasional semestinya menjadi perekat, bukan sekadar mesin politik elektoral.
Tugas besarnya adalah memastikan kesinambungan komunikasi antara Jokowi dan Prabowo tetap terjaga, sekaligus meredam berbagai narasi yang dapat memicu polarisasi politik.
Indonesia membutuhkan stabilitas agar agenda pembangunan berjalan efektif. Persaingan menuju 2029 tentu tidak dapat dihindari, tetapi kompetisi politik yang sehat seharusnya dimulai dengan menjaga soliditas pemerintahan saat ini, bukan dengan memperbesar spekulasi yang belum terverifikasi.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan Presiden, tetapi juga oleh kemampuan seluruh elemen pendukungnya menjaga persatuan, komunikasi, dan kepercayaan di tengah derasnya dinamika politik.**
Sumber : Oleh ,*Kristiono Budiawan*
*Ketua Umum Kesatuan Aksi Rakyat Borneo*
