LensaKita.co.id –– Wakil Ketua BEM UPN “Veteran” Jakarta 2026, Jodhy Farrel Budiman, menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi peternak ayam rakyat saat ini tidak dapat dipandang sebagai isu sektoral semata.
Menurutnya, krisis yang menimpa peternak merupakan persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, keadilan ekonomi, serta keberlangsungan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Jodhy dalam Diskusi Publik bertajuk “Jeritan Peternak di Tengah Oligopoli: Menuntut Keadilan Ekonomi bagi Produsen Pangan Nasional” yang diselenggarakan UPNVJ Mengabdi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
Dalam pandangannya, negara perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada peternak rakyat sebagai pelaku utama penyedia pangan nasional. Menurut Jodhy, ketika harga ayam hidup di tingkat peternak berada di bawah biaya produksi, sementara harga di tingkat konsumen masih relatif tinggi, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa tata niaga perunggasan memerlukan evaluasi secara menyeluruh.
“Entah disadari atau tidak oleh pemerintah saat ini, konstruksi ekonomi di sektor hulu tampaknya semakin mempersempit ruang gerak produsen skala kecil, khususnya peternak rakyat mandiri.
Realitas ini bertolak belakang dengan semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan konstitusi,” ujar Jodhy.
Ia menilai pembangunan ekonomi nasional harus memberikan ruang yang setara bagi seluruh pelaku usaha, termasuk peternak rakyat yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan protein hewani bagi masyarakat.
Menurutnya, keberpihakan kepada peternak bukan berarti menghambat investasi, melainkan memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Jodhy juga mengingatkan bahwa melemahnya peternak rakyat dapat berdampak luas terhadap ketahanan pangan nasional. Apabila peternak kecil terus mengalami kerugian dan menghentikan usahanya, maka struktur industri berpotensi semakin terkonsentrasi pada sedikit pelaku usaha.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi stabilitas pasokan serta daya saing sektor pangan nasional.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan perlindungan terhadap peternak rakyat melalui penataan tata niaga, penguatan kelembagaan koperasi, pengawasan terhadap keseimbangan produksi dan kebutuhan pasar, serta kebijakan yang mampu menciptakan kepastian usaha bagi peternak mandiri.
Lebih jauh, Jodhy menekankan bahwa isu peternakan bukan hanya menjadi tanggung jawab kalangan akademisi bidang peternakan. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas disiplin ilmu karena berkaitan dengan aspek ekonomi, hukum, sosial, tata kelola pemerintahan, hingga kesehatan masyarakat.
“Hanya karena UPN ‘Veteran’ Jakarta tidak memiliki Fakultas Peternakan, bukan berarti kami akan diam. Ini adalah persoalan tentang perut rakyat Indonesia. Dampaknya menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga penyelesaiannya juga harus melibatkan berbagai disiplin ilmu,” tegasnya.
Menurut Jodhy, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah persoalan masyarakat melalui kajian ilmiah, advokasi kebijakan, serta penyampaian gagasan yang konstruktif kepada pemerintah. Kampus, kata dia, tidak boleh hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga menjadi pusat lahirnya solusi atas berbagai persoalan bangsa.
Komitmen tersebut diwujudkan BEM UPN “Veteran” Jakarta dengan membuka ruang dialog antara akademisi, organisasi peternak, mahasiswa, dan masyarakat.
Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri perunggasan nasional.
Bagi Jodhy, memperjuangkan keberlangsungan peternak rakyat pada hakikatnya adalah memperjuangkan kedaulatan pangan Indonesia.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat membangun sinergi untuk menciptakan sistem perunggasan yang lebih adil, kompetitif, dan berkelanjutan sehingga peternak rakyat tetap menjadi bagian pembangunan ekonomi nasional.**
Sumber : Rilis
