LensaKita.co.id –– Aktivis 1998 sekaligus Ketua Umum Barisan Suara Muda Indonesia, Pery Rinandar, mengkritik pernyataan yang dinilainya tidak mencerminkan sikap seorang pejabat negara.
Menurutnya, siapa pun yang telah dipercaya Presiden untuk menduduki jabatan strategis harus menunjukkan kinerja, bukan justru membangun narasi yang berpotensi memecah belah pemerintahan.
Dalam wawancara, Pery menyinggung posisi Said Iqbal sebagai Penasehat Khusus Presiden. Menurutnya, jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Kalau memang merasa tidak mampu mengemban tugas sebagai Penasehat Khusus Presiden, lebih baik mundur secara terhormat. Jangan mencari kambing hitam, apalagi membangun narasi yang bisa memecah belah hubungan Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran,” ujar Pery.
Ia menilai, masyarakat saat ini lebih membutuhkan pejabat yang mampu bekerja menghasilkan solusi dibandingkan menciptakan polemik politik yang tidak produktif.
Menurut Pery, pengalaman sebagai aktivis tentu merupakan bagian penting dari perjalanan demokrasi. Namun, ketika seseorang telah masuk ke dalam pemerintahan, orientasinya harus berubah menjadi memberikan kontribusi nyata melalui kebijakan dan kerja yang profesional.
“Saat masih di luar pemerintahan, demonstrasi adalah bagian dari perjuangan. Tetapi ketika sudah diberikan kepercayaan menjadi pejabat negara, ukurannya bukan lagi seberapa keras berteriak, melainkan seberapa besar manfaat yang diberikan kepada rakyat melalui kinerja.”
Pery menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintahan seharusnya fokus mendukung agenda Presiden agar program-program pembangunan berjalan efektif. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan tidak boleh berkembang menjadi narasi yang mengganggu soliditas pemerintahan.
Menurutnya, publik akan menilai pejabat negara berdasarkan hasil kerja, bukan retorika politik.
“Buktikan kemampuan sebagai pejabat negara. Tunjukkan prestasi dan solusi bagi masyarakat. Jangan terus membawa pola-pola lama yang justru menimbulkan kegaduhan. Rakyat ingin melihat hasil kerja, bukan konflik politik.”
Di akhir wawancara, Pery mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan mendukung pemerintahan agar tetap solid dalam menjalankan amanah rakyat.
“Saat ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi, bukan saling menyalahkan. Pemerintahan harus tetap kuat dan kompak agar fokus menyelesaikan persoalan bangsa. Kritik tentu penting, tetapi harus disampaikan secara konstruktif, bukan dengan narasi yang berpotensi memecah belah.”**
Reporter: Baron
