LensaKita.co.id — Dana BOS sengaja dikelola secara tidak transfaran. Indikasinya hampir tidak ada sekolah Negeri yang memasang informasi penggunaan dana BOS.
Dana BOS juga Rata-rata hanya diketahui kepala sekolah, bendahara dan operator tentang pengelolaannya.
Karena tidak transfaran, peluang penyelewengan dana BOS menjadi sangat terbuka.
Salah satu sekolah yang menjadi sorotan media adalah SMA Negeri 1 Rambah,Kabupaten Rohul. Sekolah yang dipimpin Kisman, sejak beberapa tahun lalu, diduga kuat menyelewengkan penggunaan Dana BOS pada masa jabatannya. Hal ini terlihat dalam pelaporan penggunaan anggaran yang diduga kuat manipulatif, seperti laporan tahun anggaran 2025,dibawah ini:
1.Penerimaan Peserta didik baru.
Tahap 1: 0
Tahap 2: Rp 20.310.000
2.Pengembangan Perpustakaan.
Tahap 1: 0
Tahap 2: Rp 147.075.000
3.Kegiatan Pembelajaran dan Ekskul.
Tahap 1: 0
Tahap 2: 0
4.Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran.
Tahap 1: Rp 87.500.000
Tahap 2: Rp 119.900.000
5.Administrasi kegiatan sekolah.
Tahap 1: 0
Tahap 2; Rp 335.145.600
6.Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan
Tahap 1: 0
Tahap 2: Rp 104.929.000
7.Langganan daya dan jasa.
Tahap 1: Rp 25.500.000
Tahap 2: Rp 35.700.000
8.Pemeliharaan saran dan prasarana sekolah.
Tahap 1: 0
Tahap 2: Rp 293.690.000
9.Pemeliharaan alat multimedia pembelajaran
Tahap 1: 0
Tahap 2: 148.000.000
10.Pembayaran Honor.
Tahap 1: Rp 87.500.000
Tahap 2: Rp 65.500.000
Total dana Rp 1.270.249.600.
Untuk jumlah honorer di SMAN 1 Rambah yang tercatat dilaporan BOS hanya 6 orang, dengan honor yang diterima perorang kisaran Rp 1.200.000 setiap bulan, lalu kemana kelebihan dari anggaran tersebut?
Sementara itu, LSM hingga Aktivis mahasiswa, menyoroti dugaan tersebut dengan serius dan segera meminta Kejaksaan Tinggi Riau, terkhusus aspidsus, untuk memeriksa Kepala Sekolah SMAN/SMKN di Rohul, terkhusus SMAN 1 Rambah.
Diki Syaputra, Kordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia-Riau,(APMI-Riau), yang bertindak sebagai kordinator umum, dalam waktu dekat akan menggelar aksi unjuk rasa didepan Kejati Riau, dengan agenda tuntutan,
1.Periksa dan audit dana BOS seluruh sekolah SMA dan SMK Negeri di Rohul.
2.Segera panggil dan Periksa Kepala Sekolah SMAN 1 Rambah, Bendahara dan Operator Sekolah.
Sementara itu Usman Ahsadinata,SH.MH seorang Praktisi Hukum dan aktivis pendidikan mengatakan “Sekolah negeri dengan murid yang banyak, kesempatan korupsi dana BOS nya lebih besar. Perlu adanya audit APH, agar kecurigaan beberapa elemen masyarakat bisa dibuktikan. Dana BOS sangat rentan untuk di Markup dengan membuat laporan penggunaan yang di lebihkan, bahkan fiktif, seperti kasus di SMAN 1 Ujung Batu beberapa waktu lalu” Ungkap Usman Ahsyadinata, SH. MH.
Menurut Usman, dalam beberapa kasus selain Markup anggaran, sejumlah pembelian alat prasarana sekolah memakai kuitansi palsu(pengadaan alat fiktif). Alat prasarana tidak dibeli oleh sekolah, tetapi SPJ-nya ada. Begitu juga pengadaan buku perpustakaan. SPJ-nya ada, tapi tidak ada penambahan buku baru. Modus lainnya terjadi pada pengadaan ATK yang biasanya untuk satu bulan, anggarannya tidak hanya dari satu pos, tapi ada juga dipos lain, artinya dobel anggaran” Pungkasnya.
Sampai berita ini diturunkan, Kisman S.pd Kepala SMAN 1 Rambah tidak merespon Konfirmasi awak media. Didapat informasi, kepala sekolah SMAN 1 Rambah Kisman S.pd, membentuk tim dari gabungan wartawan dan LSM lokal, untuk membackup dirinya.**
Reporter : Yandri
