LensaKita.co.id -– Kementerian PU menyatakan mendesak untuk segera membangun ruas jalan tol Lembah Anai – Bukittingi, sebagai antisipasi ancaman berulang bencana di kawasan hutan lindung tersebut.
Menurut Menteri Dody Hanggodo pembangunan jalan tol Lembah Anai ini merupakan pengembangan infrastruktur jangka panjang berupa alternatif jalan tol berupa terowongan yang akan melintasi kawasan bukit di Lembah Anai.
“Target permanen kita Juli 2026 (jalan nasional Lembah Anai selesai). Setelah itu, kita mulai menyiapkan rencana jalan tol melalui tunnel yang menembus bukit di kawasan ini,” papar Menteri Dody kepada wartawan saat berkunjung ke lokasi pengerjaan jalan Lembah Anai oleh PT HKI.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meninjau penanganan ruas Lembah Anai, Sumatera Barat, Rabu (28/1/2026).
Menteri PU menegaskan, kebutuhan pembangunan jalan tol tersebut sangat mendesak mengingat Lembah Anai merupakan salah satu ruas terpadat sekaligus paling rawan bencana di Sumatera Barat.
“Lembah Anai ini padat dan sering tertimpa musibah. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus menyiapkan tambahan jalan. Agar ke depan manakala jalan ini bermasalah karena apapun itu, masih ada ruas alternatifnya. Rencana pembangunan terowongan ini sebenarnya sudah lama, sejak 2017, dan sudah pernah dikaji oleh JICA. Dan dari kajian tersebut, bukit ini dinyatakan kuat untuk menahan traffic lalu lintas,” kata Menteri Dody.
Selain pembangunan jalan dan terowongan, Kementerian PU juga akan melakukan penanganan menyeluruh terhadap tebing-tebing rawan longsor di sepanjang trase.
Termasuk penguatan lereng, pembangunan struktur pelindung, dan penanganan titik-titik kritis dilakukan agar jalan yang dibangun dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Kalau kita menangani jalannya, tebingnya juga wajib ditangani. Kalau tidak, jalannya tidak akan bertahan lama. Semua penanganan ini akan kita permanenkan,” tegas Menteri Dody.
Penanganan Jalan Anai
Sementara terkait penanganan jalan Lembah Anai, kata Menteri Dody, menjadi fokus utama Kementerian PU karena merupakan salah satu jalur strategis penghubung Padang–Bukittinggi yang terdampak bencana longsor dan banjir Sumatera beberapa waktu lalu.
Penanganan dilakukan untuk memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur di kawasan rawan bencana.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Lembah Anai telah kembali fungsional sejak 16 Desember 2025.
Tetapi, saat ini, ruas tersebut dioperasikan secara terbatas dengan pengaturan waktu tertentu, seiring dengan berlangsungnya pekerjaan penanganan dan pengamanan lereng di sepanjang trase jalan.
Saat ini, fokusnya adalah memastikan ruas Lembah Anai dapat berfungsi secara optimal, terutama menjelang arus mudik Lebaran.
“Lembah Anai ini sudah fungsional sejak 16 Desember. Saya juga telah menginstruksikan agar ruas ini dapat kita permanenkan. Untuk konstruksi sudah mulai, bukit juga sedang ditangani. Saya minta ruas fungsional ini, pada H-7 Lebaran bisa beroperasi 24 jam. Tidak seperti, saat ini yang hanya beroperasi mulai jam 5 sore hingga jam 8 pagi. Nanti saat H-7 Lebaran, semua alat berat harus keluar supaya bisa berfungsi 24 jam,” ujar Menteri Dody.
Ditegaskannya, penanganan permanen Lembah Anai ditargetkan selesai pada Juli 2026, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan karakteristik wilayah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dalam kesempatan sama menambahkan, bahwa ruas Lembah Anai dan Malalak merupakan urat nadi perekonomian Sumatera Barat. Sehingga, penting untuk memastikan konektivitas masyarakat berjalan dengan lancar.
Menurutnya, pembangunan jalan tol melalui terowongan yang melintasi bukit Lembah Anai merupakan solusi strategis dalam menghadapi masalah konektivitas di masa mendatang.
“Lembah Anai ini hampir setiap tahun terkena bencana. Karena itu kami mendorong pembangunan jalan tol sebagai alternatif dari Sicincin menuju Bukittinggi yang akan melewati tunnel di dalam bukit ini. Insyaallah akhir 2026 pembangunannya akan dimulai oleh Kementerian PU,” tandas Wakil Ketua Andre.(**)
Sumber : Harianindonesia.id / Awaluddin Awe
