LensaKita.co.id — Dinamika politik Indonesia selalu membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam mengambil keputusan, tetapi juga cakap mengelola perbedaan, membangun komunikasi, dan menjaga keseimbangan di antara berbagai kepentingan politik nasional.
Di tengah berbagai diskursus mengenai masa depan kepemimpinan nasional, nama Prof. Sufmi Dasco Ahmad menarik untuk dibicarakan sebagai figur yang layak dipertimbangkan mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Gagasan tersebut bukan sekadar persoalan siapa yang paling dekat dengan Presiden, melainkan siapa yang memiliki kemampuan politik untuk membantu Presiden menjaga stabilitas, memperkuat konsolidasi pemerintahan, serta memastikan agenda pembangunan nasional berjalan dengan dukungan politik yang memadai.
Ketua Umum Gerakan Indonesia Gemilang, Sayed Junaidi Rizaldi (SJR), menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki karakter politik yang menarik untuk diperhitungkan dalam konfigurasi kepemimpinan nasional.
Dalam dua artikelnya di LensaKita.co.id, SJR sebelumnya mengangkat fenomena “Si Kancil” dan seni menjaga keseimbangan politik, serta relasi Prabowo dan Dasco melalui metafora Libra, timbangan politik, dan kecerdikan Si Kancil.
Kali ini, SJR melihat kedua gagasan tersebut dalam perspektif yang lebih luas: kebutuhan Indonesia terhadap figur Wakil Presiden yang mampu menjadi mitra strategis Presiden.
*Politik Tidak Cukup dengan Kekuasaan, Harus Ada Keseimbangan*
Menurut SJR, Presiden Prabowo merupakan figur pemimpin dengan karakter tegas, berorientasi strategis, serta memiliki agenda besar untuk Indonesia.
Namun, dalam menjalankan pemerintahan, kekuatan kepemimpinan tidak cukup hanya bertumpu pada kewenangan formal seorang Presiden.
“Presiden membutuhkan mitra yang mampu membaca dinamika politik, memahami karakter berbagai kekuatan, dan menjaga komunikasi agar tidak terjadi kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan yang kuat bukan hanya pemerintahan yang memiliki kekuasaan, tetapi pemerintahan yang mampu mengelola kekuasaan secara efektif dan bijaksana,” ujar SJR.
Ia menilai, dalam konteks tersebut, Dasco memiliki karakter politik yang patut diperhitungkan.
Menurutnya, pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra memberikan ruang bagi dirinya untuk memahami dinamika parlemen, kepentingan partai politik, serta berbagai persoalan dalam proses konsolidasi pemerintahan.
“Kalau kita berbicara tentang kebutuhan Presiden Prabowo, maka yang dibutuhkan bukan sekadar pendamping administratif. Presiden membutuhkan partner politik yang bisa menjadi penghubung, penyeimbang, sekaligus penguat komunikasi antara pemerintah, parlemen, partai politik, dan masyarakat,” katanya.
*Si Kancil: Kecerdikan Politik yang Tidak Bisa Diremehkan*
SJR menjelaskan, julukan “Si Kancil” yang dilekatkan kepada Dasco menarik untuk dibaca sebagai metafora kecerdikan politik.
Kancil dalam cerita rakyat Indonesia bukanlah sosok yang mengandalkan kekuatan fisik, tetapi kemampuan membaca keadaan, menemukan jalan keluar, dan menghadapi persoalan dengan kecerdasan.
Dalam politik, karakter semacam itu memiliki arti penting.
Politik nasional tidak selalu bergerak dalam garis lurus. Ada perbedaan kepentingan, tarik-menarik kekuatan, dinamika koalisi, hingga berbagai persoalan yang membutuhkan negosiasi dan komunikasi intensif.
“Politik itu bukan hanya soal siapa yang paling kuat. Politik juga tentang siapa yang mampu membaca keadaan, memahami kepentingan orang lain, dan mencari jalan keluar tanpa harus menciptakan konflik baru,” ujar SJR.
Ia menambahkan, kemampuan mengelola komunikasi lintas kelompok merupakan salah satu modal penting bagi seorang Wakil Presiden.
“Seorang Wakil Presiden harus memiliki kecerdasan politik. Tidak boleh hanya menjadi pelengkap Presiden, tetapi harus mampu membantu Presiden menghadapi kompleksitas politik nasional.”
*Prabowo dan Dasco: Libra sebagai Metafora Keseimbangan*
Dalam artikel sebelumnya, SJR menggunakan simbol Libra sebagai metafora timbangan politik dalam membaca relasi Prabowo dan Dasco.
Prabowo berada pada posisi sebagai pemimpin nasional yang menentukan arah kebijakan negara. Sementara Dasco memiliki peran dalam komunikasi politik, konsolidasi kekuatan, dan pengelolaan hubungan antarkelompok politik.
Menurut SJR, keduanya memiliki karakter dan peran yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi.
“Kalau Prabowo adalah pemimpin yang menentukan arah perjalanan bangsa, maka Dasco dapat menjadi figur yang membantu menjaga keseimbangan politik dalam perjalanan tersebut. Ini bukan berarti Dasco menggantikan peran Presiden, tetapi memperkuat kemampuan Presiden dalam mengelola dinamika politik,” katanya.
SJR menegaskan bahwa keseimbangan politik bukan berarti menghilangkan kritik.
Justru, pemerintahan yang sehat harus mampu menerima kritik, menghormati perbedaan, dan menyediakan ruang dialog.
“Libra itu timbangan. Kalau satu sisi terlalu berat, keseimbangan terganggu. Begitu pula politik. Kekuasaan harus berjalan bersama pengawasan, komunikasi, dan kepentingan rakyat.”
*Mengapa Harus Dasco ?*
Ketika ditanya mengapa dirinya melihat Dasco sebagai figur yang layak dipertimbangkan menjadi Wakil Presiden, SJR menyebut setidaknya ada empat alasan strategis.
*Pertama, kemampuan konsolidasi politik.*
Dasco dinilai memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik. Dalam pemerintahan yang membutuhkan dukungan parlemen dan stabilitas koalisi, kemampuan tersebut merupakan modal penting.
*Kedua, pengalaman kelembagaan.*
Pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR RI memberikan pemahaman mengenai dinamika legislasi, pengawasan, dan hubungan antara eksekutif dengan legislatif.
*Ketiga, kemampuan membaca situasi dan mencari jalan keluar.*
Dalam politik, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan pendekatan formal. Terkadang dibutuhkan komunikasi personal, negosiasi, dan kecerdasan membaca momentum.
*Keempat, keselarasan visi politik dengan Presiden Prabowo.*
Menurut SJR, hubungan kerja yang solid antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan faktor penting bagi efektivitas pemerintahan.
“Kalau Presiden memiliki visi besar, maka Wakil Presiden harus mampu membantu memastikan visi tersebut mendapatkan dukungan politik yang kuat, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan prinsip demokrasi.”
Wakil Presiden Bukan Sekadar Ban Serep Presiden
SJR menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden tidak boleh dipandang sebagai posisi simbolis atau sekadar pelengkap kepemimpinan nasional.
Wakil Presiden harus memiliki kapasitas untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan, mengoordinasikan agenda strategis, dan memastikan komunikasi antarlembaga berjalan baik.
“Wakil Presiden bukan ban serep. Ia harus menjadi mitra strategis Presiden. Ketika Presiden menghadapi kompleksitas persoalan nasional, Wakil Presiden harus mampu memberikan dukungan pemikiran, koordinasi, dan solusi,” ujarnya.
Menurut SJR, apabila Dasco dipertimbangkan dalam posisi tersebut, maka ukuran keberhasilannya harus jelas, mampu memperkuat pemerintahan, meningkatkan kualitas koordinasi, menjaga stabilitas politik, dan memberikan dampak nyata bagi rakyat.
*Stabilitas Politik Harus Menghasilkan Kesejahteraan Rakyat*
SJR mengingatkan bahwa stabilitas politik bukan tujuan akhir.
Stabilitas harus menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, mempercepat pembangunan, memperkuat ekonomi nasional, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Jangan sampai politik hanya sibuk mengurus konfigurasi kekuasaan, sementara rakyat masih menghadapi persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial.”
“Stabilitas politik harus menghasilkan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai politik hanya sibuk mengurus konfigurasi kekuasaan, sementara rakyat masih menghadapi persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial,” tegas SJR.
Menurutnya, kepemimpinan nasional harus mampu memastikan bahwa setiap konsolidasi politik memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan rakyat.
Pemerintahan yang stabil harus menjadi pemerintahan yang produktif, efektif, dan responsif terhadap persoalan masyarakat.
“Pada akhirnya, rakyat tidak menilai pemerintahan dari seberapa kuat elite politik membangun keseimbangan kekuasaan, tetapi dari seberapa nyata negara hadir memperbaiki kehidupan mereka,” tutup alumni UPN Veteran Jakarta ini.

