LensaKita.co.id — Ada yang menarik dari perjalanan politik Jokowi, bukan lahir dari keluarga bangsawan, bukan keturunan elite politik, bukan anak pejabat tinggi negara, dan bukan pula berasal dari lingkungan militer yang memiliki kekuasaan. Jokowi orang biasa, tumbuh dari kehidupan masyarakat biasa, lalu menapaki jalan panjang hingga akhirnya duduk di kursi tertinggi kekuasaan Republik.
Jokowi adalah anomali politik Indonesia. Ketika masyarakat mulai menginginkan percepatan pembangunan dan perubahan, ia hadir dengan karakter yang berbeda. Sederhana, merakyat, gemar turun langsung ke lapangan, mendengarkan masyarakat, bahkan “gorong-gorong” melekat pada dirinya hingga saat ini. Bagi sebagian orang, itu mungkin pencitraan, namun sebagian lainnya, justru itulah daya tarik Jokowi.
Tahun 2014, Jokowi datang dengan citra seorang pemimpin yang tumbuh dari bawah. Dari Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, kemudian Presiden Republik Indonesia selama dua periode. Sebuah perjalanan yang tidak sederhana bagi seseorang yang dianggap bukan siapa-siapa.
Pasca reformasi, Indonesia membutuhkan percepatan dan perubahan. Jokowi menawarkan harapan melalui gaya kepemimpinan yang berbeda. Tidak membangun kesan sebagai pemimpin yang berjarak, hadir, melihat, mendengar, dan mengambil keputusan secara langsung. Bukan hanya menawarkan program, tetapi juga menghadirkan karakter kepemimpinan yang pada saat itu dirasakan berbeda oleh masyarakat. Disitulah ia menjadi fenomena politik.
Setelah tidak lagi menjabat presiden, kesederhanaan itu masih terlihat. Ketika hadir di pengadilan, duduk menghadapi pertanyaan dan berbagai serangan, publik menyaksikan sesuatu yang menarik.
Seorang mantan kepala negara, yang pernah memiliki kewenangan besar, kini duduk sebagai warga negara biasa, menjawab pertanyaan dan menghadapi proses peradilan. Bahkan ketika mengambil ijazah dengan posisi membungkuk enyentuh lantai, momen itu menjadi perbincangan luas. Ada yang menyebutnya pencitraan.
Tetapi mempertahankan satu karakter di hadapan publik selama bertahun-tahun membutuhkan konsistensi, atau setidaknya kemampuan memainkan peran yang luar biasa.
Terlepas dari penilaian, itulah Jokowi yang terlihat hari ini, sederhana, tenang dan tidak berusaha menampilkan dirinya sebagai seseorang yang harus selalu dihormati karena pernah berkuasa.
Sebagian orang melihatnya sebagai tindakan merendahkan diri. Namun sejak awal memang itulah karakter yang diperlihatkannya kepada publik.
Kekuasaan bisa mengubah posisi seseorang, tetapi tidak selalu mengubah cara seseorang menampilkan dirinya.
Jokowi memang sosok yang memancing perasaan publik secara ekstrem.
Fenomena yang menarik sekaligus kontradiktif dalam perjalanan politik Jokowi hari ini. Di hina, dimaki, dicaci, dan diserang hampir setiap hari.
Namanya menjadi bahan perdebatan, sindiran, bahkan olok-olok di ruang publik. Tidak sedikit yang merendahkan dirinya seolah-olah sudah selesai.
Namun anehnya, di tengah semua hinaan itu, Jokowi justru dituduh sebagai sosok yang memiliki desain politik besar, pengatur skenario, kingmaker, bahkan dalang di balik berbagai peristiwa politik nasional.
Dalam isu penyadapan misalnya, tuduhan yang menempatkannya sebagai otak atau dalang Sementara dalam persoalan ijazah, justru menghadapi proses hukum dan perdebatan yang berkepanjangan.
Jika ia benar-benar begitu kuat dan mampu mengendalikan seluruh instrumen negara, mengapa persoalan yang menyeret namanya masih terus berlangsung dalam proses hukum dan ruang perdebatan publik? Sebaliknya, jika ia memang bukan siapa-siapa, mengapa namanya masih begitu diperhitungkan dan terus menjadi pusat perhatian politik nasional?
Inilah paradoksnya.
Jokowi dianggap terlalu kuat sekaligus dianggap tidak berdaya. Dukungan terhadap Jokowi masih hidup, sementara serangan terhadap dirinya juga tidak pernah benar-benar berhenti.
Survei pada akhir 2024, Lembaga Indikator mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 75 persen.
Sementara LSI Denny JA mencatat angka kepuasan sebesar 80,8 persen. Menjelang meninggalkan Istana, Jokowi masih memiliki tingkat penerimaan publik yang tinggi.
Survei nasional menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memberikan penilaian positif terhadap kinerjanya. tetapi juga dengan warisan kontroversi yang tidak kecil. Dua kenyataan ini dapat hadir bersamaan.
Tingginya approval rating Jokowi tentu bukan sekadar angka statistic, bagi sebagian kalangan, angka tersebut merupakan sinyal yang memiliki nilai strategis. Pengaruh dan legitimasi politik yang dimilikinya dapat memberikan keuntungan elektoral bagi pihak yang memperoleh dukungannya atau sering disebut Jokowi effect.
Karena itu, Jokowi menjadi figur yang tidak mudah diabaikan. Bahkan setelah dua tahun tidak lagi menjabat, namanya masih berada di tengah pusaran perdebatan politik nasional. Dukungan terhadapnya masih ada, sementara serangan terhadap dirinya juga belum berhenti.
Pilpres 2029 memang masih beberapa tahun lagi. Namun, konstelasi politik tidak pernah benar-benar menunggu tahun pemilihan untuk mulai bergerak. Pemetaan kekuatan, pembentukan koalisi, pengukuran elektabilitas, dan perebutan pengaruh sudah berlangsung jauh sebelumnya.
Jokowi menjadi variabel politik yang menarik, mmungkin tidak lagi memiliki kewenangan formal sebagai presiden, tetapi pengaruh simbolik dan elektoralnya masih menjadi bahan perhitungan.
Bagi sebagian pihak, Jokowi mungkin merupakan aset politik yang harus dirangkul. Bagi pihak lain, ia bisa menjadi kekuatan yang perlu dibatasi agar tidak terlalu menentukan arah konstelasi politik berikutnya.
Barangkali inilah alasan mengapa Jokowi belum benar-benar selesai sebagai entitas politik. Ia mungkin tidak lagi memegang kekuasaan formal, tetapi ia masih memiliki sesuatu yang diperhitungkan, pengaruh politik dan potensi elektoral.
Di luar segala kontroversi politik, ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan, pembangunan Indonesia selama sepuluh tahun pemerintahannya
Ribuan kilometer jalan, pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, hingga infrastruktur di berbagai wilayah menjadi bagian dari catatan pemerintahannya. Akses antardaerah semakin terbuka.
Konektivitas wilayah yang dahulu sulit dijangkau mulai diperbaiki. Pembangunan tidak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa, meskipun ketimpangan antarwilayah tentu belum sepenuhnya terselesaikan.
Pada saat COVID-19 pada 2020 melanda, dunia mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa. Banyak negara terpuruk, aktivitas ekonomi berhenti, dan masyarakat menghadapi ketidakpastian. Indonesia pun mengalami masa sulit, tetapi mampu bertahan, melakukan pemulihan, dan menjaga stabilitas ekonomi secara relatif baik.
Di bidang industri, hilirisasi sumber daya alam, terutama nikel, menjadi salah satu agenda besar pemerintahannya. Kebijakan tersebut membuka babak baru dalam upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Tentu, kebijakan hilirisasi juga memiliki konsekuensi lingkungan, sosial, dan tata kelola yang harus terus dievaluasi. Namun kita tidak bisa menafikan bahwa ada perubahan arah kebijakan industri yang cukup besar.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga menjadi salah satu warisan penting pemerintahan Jokowi. Gagasan pemindahan ibu kota bukan sepenuhnya lahir pada masa pemerintahannya. Wacana tersebut telah muncul sejak era Presiden Soekarno dan terus menjadi pembahasan dalam berbagai periode pemerintahan.
Bahkan, perencanaan percepatan pembangunan Indonesia melalui MP3EI telah diperkenalkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pembangunan tersebut membuat banyak wilayah semakin terhubung. Masyarakat memiliki akses yang lebih baik, kegiatan ekonomi mendapatkan ruang tumbuh, dan Indonesia semakin percaya diri menunjukkan kapasitasnya sebagai negara besar.
Kita boleh mengkritik Jokowi, boleh tidak setuju dengan sejumlah kebijakannya. Kita boleh mempertanyakan keputusan politik, kualitas demokrasi, penegakan hukum, hingga berbagai persoalan lainnya. Ada kebijakan yang kontroversial, ada keputusan yang menyisakan perdebatan, dan ada pekerjaan rumah yang belum selesai.
Namun, jangan sampai kebencian politik membuat kita kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu secara objektif.
Jokowi bukan manusia sempurna, ia memiliki kekurangan, melakukan kesalahan, dan meninggalkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Namun juga meninggalkan sejumlah capaian pembangunan yang nyata dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia.
Tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada pujian yang selamanya, dan tidak ada kebencian yang selalu menjadi kebenaran. Jokowi bukan sekadar sosok yang pernah menduduki kursi presiden. Ia adalah fenomena politik yang lahir dari perubahan zaman.
Hari ini, Jokowi adalah satu-satunya makhluk politik paling sukses di Indonesia dan belum terkalahkan. Ia telah meninggalkan kursi presiden, tetapi belum meninggalkan panggung kekuasaan.
“Sebab dalam politik, memenangkan jabatan adalah prestasi tesendiri, tetapi menentukan arah permainan setelah tak lagi menjabat adalah kelas yang berbeda. Sejauh ini, belum ada yang benar-benar mampu menandinginya Jokowi mungkin sudah meninggalkan Istana, tetapi politik Indonesia tampaknya belum benar-benar meninggalkan Jokowi.””
Sumber :Rilis Oleh : Ricky Rahmadia
Pemerhati sosial politik
