LensaKita.co.id — Kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anwar, sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan anggaran operasional yang ditaksir merugikan negara hingga Rp10,2 miliar.
Penetapan tersangka diumumkan Kejati Jatim setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan KBS selama periode 2016 hingga 2024.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia mengatakan, tersangka diduga memerintahkan pengeluaran dana perusahaan yang kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan yang tidak semestinya, mulai dari pengeluaran fiktif, kegiatan yang tidak sesuai peruntukan, hingga kebutuhan pribadi.
“Pada malam ini kami menetapkan satu orang tersangka atas nama inisial CA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya,” ujar Punia dalam konferensi pers, Rabu (22/7/2026).
Untuk menyamarkan dugaan penyimpangan tersebut, penyidik menduga dibuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) seolah-olah dana telah dipakai untuk mendukung operasional kebun binatang.
Berdasarkan perhitungan sementara bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, kerugian negara akibat perkara ini mencapai sekitar Rp10,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp7,4 miliar diduga mengalir untuk kepentingan pribadi tersangka.
Kejaksaan juga menyoroti dampak dugaan korupsi terhadap kondisi Kebun Binatang Surabaya. Dana yang semestinya digunakan untuk perawatan fasilitas dan penyediaan pakan satwa diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga memengaruhi kualitas pemeliharaan hewan.
“Anggaran operasional yang semestinya digunakan untuk perawatan dan pakan satwa tidak disalurkan semestinya. Akibatnya, fasilitas menjadi tidak terawat, rusak, kotor, serta satwa menjadi kurang sehat, kurus, bahkan cenderung mati. Salah satu modusnya adalah manipulasi anggaran pakan binatang,” kata Punia.
Kasus ini masih terus dikembangkan. Penyidik membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan keterlibatan dalam dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.**
Sumber : @Melihat_Indo https://x.com/i/status/2079954829762580846
