LensaKita co.id –– Wacana pembubaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengemuka dalam pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (podcast Denny Sumargo 2/07/2026), menuai beragam tanggapan.
Pengamat sosial politik yang juga Ketua Umum Barisan Suara Muda Indonesia, Pery Rinandar, menilai langkah yang lebih tepat bukanlah membubarkan institusi, melainkan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem tata kelolanya.
Menurut Pery, apabila persoalan yang terjadi bersumber dari oknum di dalam lembaga, maka yang harus diperbaiki adalah sumber masalahnya, bukan justru menghilangkan institusinya.
“Kalau tikus yang mencuri padi di dalam lumbung, jangan lumbungnya yang dibakar. Yang harus dilakukan adalah mencari jalan keluar agar tikusnya bisa dimusnahkan. Begitu juga jika ada persoalan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang dibenahi adalah sistem, pengawasan, dan sumber masalahnya, bukan lembaganya,” ujar Pery saat dimintai tanggapannya, Senin 6 Juli 2026 di jakarta.
Ia menilai keberadaan Bea dan Cukai memiliki fungsi yang sangat strategis, baik sebagai pengawal lalu lintas barang, pelindung industri nasional, maupun sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara. Karena itu, reformasi kelembagaan harus diarahkan pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas.
Pery mengusulkan agar pemerintah menerapkan sistem target kinerja yang lebih terukur. Salah satunya dengan menetapkan target penerimaan negara yang wajib dicapai setiap tahun disertai indikator evaluasi yang transparan.
“Misalnya Bea dan Cukai diberikan target setiap tahun mengenai berapa penerimaan yang harus disetorkan kepada Kementerian Keuangan. Dengan target yang jelas, evaluasi terhadap kinerja akan lebih objektif dan mendorong seluruh jajaran bekerja lebih profesional,” katanya.
Lebih lanjut, Pery mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan di tubuh birokrasi seharusnya dilakukan melalui konsolidasi, bukan polemik yang justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah konsolidasi untuk menyelesaikan masalah, bukan memperbesar polemik. Pemerintah harus duduk bersama mencari formula terbaik agar persoalan yang ada bisa diselesaikan secara tuntas,” tegasnya.
Ia kemudian mengibaratkan pengelolaan organisasi negara seperti seseorang yang hendak mendaki gunung. Menurutnya, keberhasilan pendakian ditentukan oleh kualitas persiapan, bukan menyalahkan gunung ketika gagal mencapai puncak.
“Kalau kita naik gunung, sejak awal kita sudah mempelajari cuaca, mempersiapkan fisik, membawa perbekalan yang cukup, dan memahami jalur yang akan dilewati.
“Jangan ketika gagal mendaki karena minim persiapan, justru gunungnya yang disalahkan. Analogi ini juga berlaku dalam tata kelola pemerintahan. Yang perlu diperbaiki adalah perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaannya,” jelasnya.
Pery berharap pemerintah menjadikan dinamika yang terjadi sebagai momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dengan pembenahan yang tepat sasaran, menurutnya, institusi tersebut justru dapat menjadi lebih profesional, bersih, dan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara serta pelayanan kepada masyarakat.**
