LensaKita.co.id -– Pengamat Sosial Politik Sayed Junaidi Rizaldi (SJR) menilai pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (Kompas.com 30/06/2026) mengenai langkah strategis pemerintah soal mahasiswa magang merupakan cerminan bahwa pemerintahan Presiden terus melakukan terobosan dalam menjalankan roda pemerintahan secara terukur dan bertanggung jawab.
Menurut SJR publik perlu memahami bahwa mengelola sebuah negara tidak dapat dilakukan secara instan. Setiap kebijakan harus melalui proses perencanaan, pengkajian, koordinasi, hingga mitigasi risiko agar implementasinya berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Mengelola negara tidak seperti menggosok lampu Aladin. Semua persoalan tidak bisa selesai dalam sekejap. Ada proses yang harus dilalui, ada perencanaan yang matang, ada mitigasi terhadap berbagai risiko, dan ada tahapan pelaksanaan yang harus dijalankan,” kata SJR yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni UPN “Veteran” Jakarta saat dimintai tanggapan, Rabu (2/7/2026).
Ia mengatakan, langkah-langkah yang disampaikan Seskab Teddy menunjukkan pemerintah tidak bekerja secara serampangan, melainkan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum sebuah kebijakan dijalankan.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini juga tidak ringan. Selain harus menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemerintah juga dituntut mampu merespons dinamika global, memperkuat investasi, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga kesejahteraan masyarakat bahkan menyakinkan masyarakat bahwa kerja – kerja itu sedang berjalan dan berproses.
Karena itu, SJR mengajak masyarakat untuk melihat setiap kebijakan secara utuh dan tidak hanya menilai dari hasil jangka pendek.
“Setiap kebijakan membutuhkan waktu agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Yang terpenting adalah pemerintah memiliki arah yang jelas, bekerja secara konsisten, dan terus melakukan evaluasi apabila terdapat kekurangan,” ujarnya.
Meski demikian, SJR menegaskan bahwa kritik dari masyarakat tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun, kritik tersebut sebaiknya disampaikan secara objektif dan disertai solusi agar dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah.
“Kontrol publik tetap penting. Tetapi kita juga perlu memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyelesaikan setiap program sesuai tahapan yang telah dirancang.
Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak lahir dari kebijakan yang tergesa-gesa, melainkan dari proses yang matang dan pelaksanaan yang konsisten,” tuturnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus terbangun sehingga berbagai program strategis nasional dapat berjalan optimal dan menghasilkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.**
