LensaKita.co.id —– Praktisi sosial masyarakat, Ardiansyah, ST, M.PWK, menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat dalam membuka ruang partisipasi publik, memperkuat penegakan hukum, menghadirkan program Sekolah Rakyat, serta mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Namun, menurutnya, keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kualitas dan integritas para pembantu presiden di lapangan.
Dalam wawancara dengan wartawan, Ardiansyah yang juga lulusan UPN Veteran Jawa Timur ini mengatakan bahwa visi besar yang dibangun Presiden tidak akan berjalan optimal apabila tidak diikuti oleh kinerja menteri dan para pejabat negara yang mampu menjaga kepercayaan publik.
“Presiden Prabowo sudah memberikan banyak ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kita juga melihat adanya perhatian terhadap penegakan hukum, pendidikan melalui Sekolah Rakyat, serta berbagai program ekonomi yang menyentuh masyarakat bawah. Tetapi semangat itu harus diikuti oleh para pembantu Presiden, baik menteri maupun aparat penegak hukum,” ujar Ardiansyah, Senin (22/6/2026).
Menurut alumni Pascasarjana Universitas Tarumanegara ini, tidak cukup bagi para pejabat hanya menunjukkan loyalitas di depan Presiden atau menyampaikan laporan yang terdengar baik di ruang rapat. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka menjaga integritas dan memberikan keteladanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai di depan Presiden semuanya terlihat baik-baik saja, tetapi di ruang publik justru muncul persoalan yang menggerus kepercayaan masyarakat.
Presiden membutuhkan pembantu yang bekerja nyata, bukan sekadar pandai menyampaikan pencitraan,” katanya.
Ardiansyah menyoroti fenomena sejumlah pejabat yang menjadi bahan perbincangan dan olok-olok di media sosial akibat kontroversi yang menyangkut kredibilitas pribadi maupun rekam jejak akademik mereka.
“Ketika seorang menteri menjadi bahan tertawaan publik karena persoalan yang menyangkut integritas akademik atau hal-hal mendasar lainnya, itu sebenarnya alarm yang harus diperhatikan. Jabatan publik menuntut standar moral dan intelektual yang tinggi,” tegasnya.
“Masalah akademik yang bersifat fundamental dapat berdampak pada kepercayaan publik. Masyarakat tentu berharap pejabat yang mengelola kebijakan negara memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun akademik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ardiansyah menegaskan bahwa penegakan hukum juga harus berjalan secara objektif dan tidak tebang pilih.
Menurutnya, apabila pemerintah ingin membangun budaya pemerintahan yang bersih, maka seluruh aparatur negara harus siap diperiksa dan dikritisi secara terbuka.
“Presiden sudah memberikan arah yang jelas tentang pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Sekarang tantangannya adalah bagaimana para menteri dan penegak hukum menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sejalan dengan visi tersebut.
Jangan sampai agenda besar Presiden justru terganggu oleh persoalan-persoalan yang seharusnya bisa dihindari,” katanya.
“Kepercayaan publik adalah modal utama pemerintahan. Karena itu, para pejabat harus menjaga integritas, profesionalisme, dan keteladanan. Rakyat ingin melihat kerja nyata, bukan sekadar kata-kata manis atau pencitraan politik,” pungkasnya.**
