LensaKita.co.id — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa arah pembangunan nasional akan berpijak pada mazhab Ekonomi Pancasila, hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Presiden juga menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.
Pernyataan ini penting di tengah situasi global yang semakin liberal, kompetitif, dan sering kali mengorbankan kepentingan rakyat kecil demi pertumbuhan semata.
Ekonomi Pancasila sejatinya bukan sekadar jargon politik, melainkan jalan tengah yang menempatkan negara sebagai pelindung kepentingan rakyat tanpa mematikan peran dunia usaha.
Dalam konsep ini, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir elite, tetapi harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penegasan Presiden bahwa negara harus hadir menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan patut diapresiasi. Sebab selama bertahun-tahun, publik sering menyaksikan ketimpangan ekonomi yang masih terasa nyata, kekayaan terkonsentrasi di kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil menghadapi tekanan biaya hidup, akses pendidikan, dan lapangan pekerjaan yang belum merata.
Namun, tantangan terbesar bukan pada pidato atau konsepnya, melainkan implementasi di lapangan. Ekonomi Pancasila harus benar-benar diwujudkan dalam kebijakan konkrit, keberpihakan pada UMKM, perlindungan petani dan nelayan, industrialisasi yang menciptakan lapangan kerja, serta pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya menguntungkan korporasi besar.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa semangat pemerataan tidak berhenti pada proyek-proyek besar yang hanya terlihat megah secara statistik, tetapi minim dampak langsung bagi masyarakat bawah.
“Rakyat hari ini menunggu bukti bahwa pembangunan memang “untuk semua”, bukan hanya slogan yang indah didengar.
Jika dijalankan secara konsisten, Ekonomi Pancasila dapat menjadi identitas pembangunan Indonesia yang berbeda dari kapitalisme liberal maupun sosialisme negara yang kaku.
Indonesia membutuhkan model ekonomi yang tumbuh kuat, tetapi tetap manusiawi dan berkeadilan.
Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menegaskan fondasi ideologis pembangunan layak menjadi pengingat bahwa tujuan akhir negara bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan kesejahteraan rakyat dan persatuan bangsa.
Sumber : Pery Rinandar
– Ketua Umum Barisan Suara Muda Indonesia & Aktifis 98
Editor : Eman Malayu
