LensaKita.co.id, – Pengangkatan seorang guru menjadi Pj Walinagari Kambang Utara oleh Bupati Pesisir Selatan masih menimbulkan pro-kontra ditengah tengah masyarakat, Banyak elemen masyarakat merasa bahwa apa yang terjadi adalah bentuk pengangkangan aturan dan undang undang oleh Bupati Pessel.Bupati seakan akan rela tabrak aturan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Kekecewaan ini juga disampaikan oleh Yulisman sebagai salah satu putra Pesisir Selatan.Menurut Ketua Aliansi Wartawan Demokrasi Indonesia Provinsi Riau, Bupati Pesisir Selatan harus lebih memikirkan kepentingan masyarakat bukan kepentingan individu dan kelompok saja.Hendrajoni saat ini adalah bupati Pessel bukan kelompok tertentu dan semua kebijakan mestilah demi masyarakat banyak.
“Belum lama ini kita mendengar bahwa bupati Pesisir selatan Hendrajoni telah melantik beberapa Walinagari di Kecamatan lenggayang,”Suatu hal yang lumrah untuk mengisi kekosongan jabatan Walinagari menjelang pemilihan.
Langkah ini Sebagai upaya agar pelayanan masyarakat terus bisa berjalan dengan baik,”ujar Yulisman yang lahir di Balai Selasa.
“Hanya satu yang jadi perhatian kami adalah adanya PJ Walinagari yang dijabat oleh seorang guru sekolah dasar.
Hal inilah yang cukup mengganjal bagi kami, Bagaimana mungkin Bupati Pessel mempercayai beban tugas begitu berat pada seorang guru.Sedangkan guru sendiri juga mempunyai beban tugas yang berat dalam memenuhi sertifikasi sebagai seorang guru, apalagi guru harus memenuhi jam mengajar minimum dalam setiap minggunya,lanjut Yulisman.
“Bukankah dengan mengangkat seorang guru berarti Bupati Pesisir Selatan telah mengorbankan masa depan anak anak dalam menuntut ilmu.Guru yang jadi PJ Wali Nagari Kambang pasti akan kelabakan dalam membagi waktu.Hal yang paling kami kuatir adalah murid tak terurus dan masyarakat juga tak terlayani karena begitu padatnya aktivitas,”tambah Yulisman.
“Mengangkat guru menjadi PJ Walinagari adalah sebuah hal yang melanggar aturan, Bahkan ini jelas tertuang dalam Permendiknas.
Sebuah aturan yang harus dijalankan oleh semua guru, Tak mungkin Hendrajoni sebagai bupati pesisir selatan tidak paham soal itu.Apalagi sebagai sorang mantan Polisi tentu henrajoni tahu bagaimana harusnya menjaga hukum dan aturan di Indonesia.
Jangan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya berani menabrak aturan dan ketentuan yang berlaku, Kami juga berharap agar bupati Hendrajoni jangan merasa karena ini periode terakhir bisa berbuat sesuka hati, Berilah contoh yang baik pada masyarakat dan anak keponakan untuk menjadi buat bibir di masa depan.
Selain hal diatas,yang juga jadi sorotan dari Ketua AWDI ini adalah rekam jejak PJ Kambang yang pernah tersandung kasus penyakit masyarakat.
“Walinagari adalah contoh dan panutan bagi masyarakatnya, Seorang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan setingkat harusnya adalah orang yang bisa jadi tunjuk ajar dan moral baik dan berintegritas, Bukan malah orang yang pernah terjerat kasus hukum.
Apakah hal itu bisa memberikan pengajaran dan norma yang baik sama masyarakat, Saat ini saja kelihatan bahwa PJ bukan orang yang bertanggung jawab dimana dia rela mengorbankan pendidikan murid muridnya demi jadi PJ Walinagari Kambang,ungkap Yulisman yang akrab dipanggil Eman Melayu
Lebih lanjut Hendri Pangestu merupakan Putra daerah Bayang berharap agar bupati Pesisir selatan Hendrajoni bisa meninjau ulang SK yang telah dikeluarkan, Kami yakin bupati masih memikirkan kepentingan masyarakat banyak.”Apalagi saat ini kami melihat bahwa nama Buaoti Hendrajoni masih harum di kabupaten Pesisir Selatan.
“Jangan sampai karena masalah ini akan merusak dan mencoreng nama baik bupati,”Selain itu hal ini juga Hendri pangestu putra Bayang juga menyarankan,”Demi kepentingan masyarakat yang butuh pemimpin nagari yang benar benar bisa bertanggung dan memajukan Nagari.**
Penulis : Redaksi
