Dari “Ahli Beladiri” hingga Pucuk Pimpinan? Prof. Muradi Sebut Listyo Sigit Naik karena Kedekatan Politik di Solo, Bukan Prestasi

oleh -11 Dilihat
oleh
Oplus_131072

LensaKita.co.id — Sistem meritokrasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menuai sorotan tajam dari Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Prof. Muradi serta Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun dalam sebuah diskusi terbuka.

Keduanya menilai ketiadaan mekanisme promosi baku membuka jalan bagi perwira yang dinilai biasa saja untuk mencapai pucuk pimpinan, dengan menyoroti rekam jejak Listyo Sigit Prabowo.

Prof. Muradi—peneliti kepolisian selama lebih dari 25 tahun sekaligus mantan penasihat ahli Kapolri—menyebut Listyo Sigit dari angkatan 1991 awalnya tidak dikenal karena deretan prestasi, melainkan diuntungkan kedekatan politik saat bertugas di Solo.

“Dia hanya dikenal sebagai orang yang ahli beladiri, judo. Kemudian dia tiba-tiba menjadi Kapolres di Kota Solo. Maka berdekatan dengan kekuasaan masa depan bernama Jokowi. Rejeki dia,” ujarnya kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

Menurut Muradi, akar persoalannya bukan semata soal individu, melainkan absennya sistem penyaringan baku untuk jabatan strategis di internal Polri.

Kondisi itu disebutnya turut menyingkirkan sejumlah perwira berprestasi—seperti Irjen Pol Ahri Sonta Nasution dari angkatan 2002 lulusan studi white collar crime di Inggris hingga perwira yang tujuh tahun tak mendapat promosi meski pernah menjadi inspektur upacara di Istana Negara.

“Karena tidak ada mekanisme baku yang mengatur itu di internal, maka orang-orang yang awalnya kita anggap orang ini tidak istimewa tiba-tiba jadi Kapolri, merusak organisasi,” tegasnya.

Peringatan Politik 2023 dan Sorotan Sistem Internal

Muradi juga mengungkap bahwa dirinya sempat memperingatkan Listyo Sigit secara langsung pada 2023 agar institusi kepolisian tidak terseret ke pusaran politik praktis, meski masukan itu ia rasakan diabaikan.

“Please, jangan bawa polisi masuk ke politik praktis. Karena waktu itu saya sudah menangkap ada upaya untuk menjadikan Polri sebagai backbone dari proses pemilihan presiden,” kenangnya.

Selain mengkritik etika mutasi—seperti pencopotan seorang pejabat yang masih menjalankan tugas di Amerika Serikat—Muradi menyoroti adanya oligarki informal dari kalangan aktif maupun pensiunan yang turut mengatur distribusi jabatan di luar jalur resmi.

Sementara itu, Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun menyoroti pudarnya kontrol sosial di internal Polri serta sistem pendidikan kepolisian yang dinilainya turut membentuk budaya persaingan tidak sehat.

Perwira bintang tiga yang tak pernah menjabat Kapolres maupun Kapolda itu menegaskan kritiknya lahir dari kecintaan terhadap Polri demi mendorong pembenahan institusi.

“Kita tidak punya pilihan kecuali melakukan perbaikan. Terlalu mahal harganya jika sebuah organisasi bernama Polri kita biarkan rusak, apalagi kalau itu dirusak oleh orang yang seharusnya menjaga kita semuanya,” ujarnya.**

 

 

Sumber : @Melihat_Indo