LensaKita.co.id — Dinamika politik nasional menjelang penentuan Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah nama mulai diperbincangkan, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
Namun, dinamika tersebut kini tidak hanya menyentuh para tokoh politik yang namanya masuk dalam bursa. Dinda Ghania, putri Sufmi Dasco Ahmad, turut menjadi sasaran perbincangan dan perundungan di media sosial dengan label nepo baby.
Wahyu sebagai Wakil Ketua Umum Aliansi Nasional Rakyat Untuk Keadilan (ANRAK), yang juga Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis Kabupaten Bengkalis, menilai persoalan tersebut harus dilihat secara jernih, objektif, dan mengedepankan etika.
Wahyu menilai, salah satu ukuran kedewasaan demokrasi adalah kemampuan masyarakat membedakan antara tanggung jawab politik seorang pejabat dengan kehidupan pribadi anggota keluarganya, terutama anak-anak.
Menurutnya, keluarga pejabat publik memang tidak sepenuhnya terlepas dari perhatian masyarakat. Namun, perhatian tersebut harus memiliki alasan yang jelas dan berkaitan dengan kepentingan publik, bukan sekadar menjadi sarana untuk menyerang atau mempermalukan seseorang.
“Anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan yang tidak perlu, termasuk di lingkungan sekolah dan kehidupan sosialnya. Jangan sampai mereka kehilangan ruang untuk tumbuh, belajar, dan bergaul secara normal hanya karena orang tuanya memiliki jabatan atau sedang menjadi sorotan politik,” ujar Wahyu.
Ia menegaskan, prinsip tersebut bukan berarti keluarga pejabat harus dibebaskan dari pengawasan publik. Apabila terdapat persoalan yang benar-benar berkaitan dengan kepentingan masyarakat, tentu tetap dapat diberitakan dan dikritisi. Namun, harus ada batas etika yang membedakan kepentingan publik dengan eksploitasi kehidupan pribadi.
Wahyu mengatakan, pengalaman berbagai negara demokrasi menunjukkan bahwa keluarga politisi terkadang ikut menjadi perhatian media dan masyarakat. Namun, perdebatan mengenai privasi keluarga pejabat tidak boleh menghilangkan prinsip mendasar bahwa seorang anak bukanlah perpanjangan tangan politik orang tuanya.
“Kesalahan, keputusan, maupun pertanggungjawaban politik seorang ayah tidak otomatis menjadi beban anaknya. Begitu juga sebaliknya, aktivitas dan pencapaian seorang anak tidak boleh serta-merta dipolitisasi hanya karena identitas orang tuanya,” jelasnya.
Menurut Wahyu, semakin besar posisi seseorang dalam politik dan pemerintahan, semakin besar pula konsekuensi berupa pengawasan publik terhadap dirinya. Dasco sebagai tokoh politik tentu harus memahami realitas tersebut. Namun, kesadaran terhadap risiko menjadi figur publik tidak berarti harus menerima perundungan terhadap anak sebagai sesuatu yang wajar.
“Ada perbedaan yang sangat mendasar antara seorang politisi menerima kritik dan keluarganya menjadi korban perundungan. Politisi harus siap dikritik, bahkan dikritik dengan keras. Tetapi anak-anak tidak boleh dipaksa menanggung konsekuensi dari pertarungan politik orang dewasa,” tegasnya.
Ia juga berharap langkah hukum yang dipertimbangkan Dasco dapat ditempatkan sebagai upaya mencari perlindungan dan keadilan bagi anaknya, bukan dijadikan babak baru dalam perseteruan politik. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Wahyu mengimbau masyarakat agar tidak ikut menyebarkan kembali unggahan yang merendahkan Dinda Ghania. Sebab, semakin luas sebuah konten perundungan disebarkan, semakin panjang pula dampak yang harus dihadapi orang yang menjadi sasaran.
“Jangan sampai kita mengaku sedang memperjuangkan demokrasi, tetapi pada saat yang sama justru ikut menyebarkan kebencian. Kebebasan berpendapat bukan kebebasan untuk menghina. Persaingan politik juga bukan alasan untuk menyeret keluarga ke dalam konflik,” katanya.
Wahyu kemudian mengajak masyarakat merenungkan satu pertanyaan sederhana: mengapa seorang anak harus ikut menanggung beban dari perselisihan atau pilihan politik orang tuanya ?
Menurutnya, kekuasaan memang harus diawasi, pejabat publik boleh dikritik, dan setiap kebijakan harus diperdebatkan secara terbuka. Namun, semua itu harus tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan kemanusiaan.
“Demokrasi bukan hanya tentang keberanian mengkritik penguasa. Demokrasi juga tentang kemampuan menahan diri, menghormati hak orang lain, dan tidak mengorbankan anak-anak demi kepentingan politik. Jangan sampai kita menang dalam perdebatan, tetapi kalah dalam kemanusiaan,” tutup Tokoh Muda Riau ini.** Rilis**

