LensaKita.co.id — Wacana Budi Arie Setiadi disiapkan menjadi Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai memiliki makna politik yang lebih besar daripada sekadar pergantian struktur kepengurusan partai.
Ketua Umum Kita Borneo, Kristiono Budiawan, SH, menilai apabila rencana tersebut benar-benar terealisasi, langkah itu dapat menjadi strategi politik yang cerdas bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk tetap memiliki jalur komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, termasuk lingkar kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau Budi Arie menjadi Sekjen PSI, saya melihatnya bukan sekadar urusan struktur partai. Ada kalkulasi politik yang jauh lebih strategis. Budi Arie memiliki pengalaman pemerintahan, pengalaman sebagai aktivis, sekaligus jaringan politik dan relawan yang luas,” ujar Kristiono.
Wacana tersebut muncul di tengah pemberitaan mengenai kemungkinan Jokowi mengambil posisi lebih formal di PSI. Sejumlah pemberitaan menyebut Budi Arie dipertimbangkan untuk menggantikan Raja Juli Antoni sebagai Sekjen PSI dan mendampingi Jokowi apabila Jokowi mengambil posisi Ketua Umum PSI.
Namun, hingga kini hal tersebut masih berupa informasi atau wacana yang beredar dan belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi.
Menurut Kristiono, Budi Arie memiliki karakter politik yang relatif unik. Ia bukan hanya figur yang pernah berada di lingkar pemerintahan, tetapi juga memiliki pengalaman membangun jaringan politik akar rumput melalui Projo.
“Projo memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari gerakan relawan pendukung Jokowi. Karena itu, Budi Arie memahami bagaimana membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat, relawan dan simpul-simpul politik di tingkat bawah,” katanya.
Kristiono menilai posisi tersebut justru dapat membuat Budi Arie menjadi jembatan komunikasi politik antara Jokowi dengan pemerintahan Prabowo.
“Kalau kita lihat politik hari ini, Prabowo dan Jokowi memang berada dalam konfigurasi kekuasaan yang saling berkaitan. Karena itu, komunikasi tidak boleh terputus. Budi Arie bisa menjadi salah satu jembatan komunikasi tersebut,” ujarnya.
Ia mengatakan, politik tidak selalu harus dibaca dalam kerangka siapa berada di dalam kabinet dan siapa berada di luar kabinet. Ada kalanya pengaruh politik justru ditentukan oleh kemampuan seseorang membangun komunikasi lintas kelompok.
“Jabatan itu bisa datang dan pergi. Tetapi jaringan, pengalaman, dan kepercayaan politik tidak hilang begitu saja ketika seseorang tidak lagi menjadi menteri,” kata Kristiono.
*Jokowi Tidak Benar-Benar Meninggalkan Politik*
Kristiono juga melihat perkembangan PSI dalam beberapa bulan terakhir sebagai indikasi bahwa Jokowi masih memiliki perhatian serius terhadap masa depan politik.
Jokowi sebelumnya menghadiri Rakorda PSI di Kupang pada 1 Agustus 2026 dan meminta kader PSI tetap bekerja di tengah masyarakat. Pada kesempatan itu, Jokowi juga membuka ruang komunikasi bagi kader yang menghadapi persoalan setelah menyelesaikan koordinasi melalui struktur partai secara berjenjang.
“Jokowi terlihat tidak ingin sepenuhnya meninggalkan politik. Tetapi saya kira cara bermainnya yang berubah. Kalau sebelumnya kekuatan politiknya berada pada institusi kepresidenan, sekarang ia membutuhkan kendaraan dan jaringan politik yang lebih fleksibel,” ujar Kristiono.
Menurutnya, apabila Jokowi kemudian memilih posisi strategis di PSI dan Budi Arie menjadi Sekjen, kombinasi tersebut dapat memberikan struktur komunikasi politik yang cukup kuat.
“Jokowi punya pengalaman sebagai presiden dan jaringan politik yang luas. Budi Arie memiliki pengalaman mengorganisasi relawan dan memahami komunikasi politik. Kalau keduanya berada dalam satu struktur, tentu akan memiliki daya tawar politik tersendiri,” katanya.
*Budi Arie Bisa Menjadi Kanal Komunikasi*.
Kristiono menambahkan, hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan saat ini.
Karena itu, menurut dia, keberadaan figur yang memahami kedua ekosistem politik tersebut dapat menjadi aset.
“Budi Arie pernah berada dalam pemerintahan Jokowi dan memiliki pengalaman berinteraksi dengan pemerintahan sekarang. Ini membuat dia memahami dua sisi. Kalau ditempatkan sebagai Sekjen PSI, kemampuan tersebut bisa menjadi modal untuk membangun komunikasi politik yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menilai hal itu semakin relevan karena pemerintahan Prabowo membutuhkan dukungan politik yang solid untuk menjalankan agenda pemerintahannya.
“Prabowo membutuhkan stabilitas. Jokowi juga membutuhkan kanal komunikasi politik. Kalau ada figur yang bisa menjembatani, kenapa tidak dimanfaatkan sebagai kekuatan positif bagi demokrasi ?” katanya.
Kristiono menegaskan, kemungkinan Budi Arie masuk struktur PSI tidak otomatis berarti PSI menjadi alat politik seseorang.
“Justru tantangannya adalah bagaimana PSI membangun dirinya sebagai partai yang memiliki institusi kuat. Kalau Budi Arie masuk, dia harus memperkuat organisasi, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan kepentingan tokoh tertentu,” ujarnya.
Pada akhirnya, Kristiono melihat kemungkinan Budi Arie menjadi Sekjen PSI sebagai bagian dari dinamika politik nasional yang sedang bergerak menuju konfigurasi baru.
“Politik Indonesia sedang memasuki fase konsolidasi. Semua tokoh tentu sedang menghitung posisi dan jalur komunikasi masing-masing. Kalau Jokowi memilih Budi Arie sebagai Sekjen PSI, saya melihat itu sebagai langkah yang cukup cerdas untuk menjaga jaringan sekaligus membuka jalur komunikasi dengan lingkar kekuasaan,” pungkasnya.
Menurut Kristiono, politik yang matang bukanlah politik yang memutus hubungan ketika kekuasaan berganti, melainkan politik yang mampu menjaga komunikasi demi kepentingan yang lebih besar.
“Jembatan politik diperlukan agar perbedaan tidak berubah menjadi pertentangan. Dan Budi Arie punya modal untuk memainkan peran itu,” tutupnya.**
