LensaKita.co.id — Reshuffle kabinet seharusnya menjadi instrumen koreksi yang tegas, bukan sekadar kosmetik politik. Ketika perombakan dilakukan setengah hati, yang lahir bukan perbaikan, melainkan ilusi perubahan.
Publik tidak buta. Mengganti satu-dua nama tanpa menyentuh akar masalah hanya memperpanjang stagnasi. Ini bukan evaluasi, ini sekadar penyesuaian agar terlihat bergerak tanpa benar-benar berubah.
Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki otoritas penuh. Maka ketika reshuffle terasa tanggung, pertanyaannya bukan lagi pada siapa yang diganti, tetapi mengapa keberanian itu dibatasi.
Prabowo Subianto dihadapkan pada pilihan yang tidak nyaman, membersihkan kabinet secara menyeluruh atau terus memelihara kompromi politik. Masalahnya, kompromi yang berlebihan justru menjadi akar dari lemahnya kinerja.
Reshuffle setengah hati hanya melahirkan tiga masalah sekaligus. Pertama, tidak menyelesaikan hambatan utama dalam kabinet. Kedua, memberi pesan bahwa kinerja buruk masih bisa ditoleransi. Ketiga, melemahkan wibawa Presiden di hadapan publik dan bawahannya sendiri.
Lebih dari itu, langkah tanggung seperti ini justru berbahaya. Menteri yang bermasalah tetap bertahan, sementara yang lain membaca situasi: bahwa standar kinerja bisa dinegosiasikan. Akibatnya, disiplin kolektif runtuh perlahan.
Jika memang ada yang gagal, maka kegagalan itu harus dijawab dengan tindakan tegas, bukan kompromi. Sebab dalam pemerintahan, keputusan yang setengah hati sering kali lebih merusak daripada tidak mengambil keputusan sama sekali.
Reshuffle bukan soal menjaga keseimbangan politik semata, tetapi soal memastikan negara berjalan dengan kecepatan dan arah yang benar. Dan itu hanya bisa dicapai jika keberanian tidak dibagi dua.
Jika tidak, reshuffle hanya akan menjadi panggung, ramai di permukaan, kosong dalam dampak.**
Sumber : *Sayed Junaidi Rizaldi
– Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98
– Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta
Eman Melayu
